Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, kembali menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Selain Menkumham, sebanyak 55 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemenkumham juga mendapatkan penghargaan dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta (20/12/2021).
Dari total 55 satker yang mendapatkan penghargaan, sebanyak 49 satker mendapatkan predikat WBK, dan 6 satker berpredikat WBBM. Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Kemenkumham dalam menegakkan Zona Integritas di lingkungan Kemenkumham. Total penghargaan ZI yang diraih Kemenkumham sejak tahun 2015 adalah 170 dengan rincian 150 satker menerima WBK dan 20 satker WBBM. Yasonna sendiri, sejak tahun 2018, telah menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan hingga tahun 2021.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, memberi apresiasi kepada seluruh instansi yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Menurut Ma’ruf, Predikat ini tidak hanya apresiasi semata, akan tetapi melambangkan komitmen untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani sekaligus bersih, dan bebas dari korupsi.
“Komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di kegiatan seremonial, tetapi termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi, dan pelayanan publik yang prima. Upaya nyata terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja, agar masyarakat dapat meninkmati beragam pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan inklusif,” ucap Ma’ruf.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, untuk mewujudkan transformasi birokrasi, kita harus memperkuat sinergi dan kolaborasi dari hulu sampai ke hilir.
“Dari pencegahan sampai penindakan, baik government to government, government to business, maupun business to business, serta dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan sampai ke desa-desa,” ujar Ma’ruf.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa instansi yang mendapatkan predikat WBK/WBBM merupakan role model/menjadi contoh dalam memberikan pelayanan bagi instansi lain.
Selanjutnya Tjahjo mengatakan, reformasi birokrasi perlu lompatan yang cepat yang didukung oleh swasta.
“Kalau tidak ada lompatan yang cepat yang didukung oleh swasta, para manager untuk berkontribusi, saya kira akan repot sekali. Mari menyisihkan tenaga dan pikiran untuk membantu kementerian/lembaga/pemda,” terang Tjahjo.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Andap Budhi Revianto, yang mewakili Menkumham dalam penghargaan tersebut menghaturkan ucapan selamat dan rasa bangga atas penganugerahan Menkumham sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenkumham RI tahun 2021.
“Sekjen beserta seluruh jajaran mendukung sepenuhnya kebijakan dan program Bapak Menteri dalam rangka mewujudkan Kemenkumham semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) menuju Indonesia Maju," tandas Andap.(HR-RI.DMS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar