PEKANBARU_Harian-RI.com
Kosongnya minyak goreng di beberapa tempat terjadi di Kota Pekanbaru, selain terjadi kekosongan juga masih terdapat harga minyak goreng yang dijual tidak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut Muhammad Sabarudi, anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, hal ini terjadi karena adanya kelemahan sistem kontrol dari pemerintah.
"Disini harus tumbuh kesadaran bersama, bukan hanya dari pemerintah dan masyarakat tapi juga dari pengusaha. Pengusaha yang terutama memproduksi minyak harus berfikir untuk masyarakat, tidak boleh memunculkan ego dan melihat dari sisi keuntungan saja," ucapnya, Rabu (9/2/2022).
Sabarudi menyarankan pemerintah dan juga para pelaku usaha harus duduk bersama dan berfikir bersama untuk mencari jalan keluar terkait dengan kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng.
Bagaimanapun menurutnya hal ini menyangkut dengan keutuhan bangsa, dan jika kondisi seperti ini terus berlarut-larut masyarakat akan menjadi lemah dan memunculkan instabilitas.
"Pemerintah harus cerdas dan melakukan konsolidasi, namun pihak-pihak yang mendistribusikan minyak goreng harus bekerjasama. Karena kemungkinan-kemungkinan ini banyak," jelasnya.
Pemerintah dan Satgas pangan juga harus turun untuk memantau ke gudang-gudang distributor untuk memastikan tidak ada pihak yang bermain dengan cara menimbun minyak goreng dan hanya menguntungkan mereka saja dan tanpa memikirkan stabilitas yang terjadi di masyarakat.
"Kesadaran bersama harus tumbuh, jangan hanya mementingkan diri atau perusahaan sendiri atau kelompok. Tapi harus bicara tentang keutuhan negara," katanya.(HR-RI_IRWN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar