Tapanuli Utara_Harian-RI.com
Sepanjang 3 kilometer jalan kabupaten di Dusun Parratusan, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara dalam kondisi kupak-kapik disebut akibat dilalui kendaraan operasional perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang lalu lalang melintasi wilayah itu akhirnya diusulkan untuk ditangani Pemkab dan diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat setempat, belum lama ini.
Informasi dihimpun harian-ri.com, sabtu, 19 Maret 2022, penyebab kerusakan jalan dialamatkan warga akibat operasional perusahaan pembangkit listrik dengan kendaraan yang lalu lalang melintasi jalan kabupaten di wilayah itu.
Pardomuan Manalu, Kepala Desa Manalu Dolok mengungkapkan, masyarakat setempat sudah nyaris menutup ruas jalan kabupaten tersebut.
Namun, harapan warga akan penanggulangan kerusakan jalan yang diharapkan terealisasi melalui pembiayaan "coorporate sosial responsibility" dari pihak perusahaan tak kunjung terwujud.
"Warga sudah berkeinginan untuk menutup ruas jalan, tapi saya menghalanginya," terang Pardomuan, belum lama ini.
Dikatakan, sekitar 60 KK warga penghuni Dusun Parratusan, dan sebanyak 1.140 jiwa masyarakat Desa Manalu Dolok, sangat kecewa akan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki.
"Harusnya CSR dapat dimanfaatkan pihak perusahaan yang telah beroperasi dan memroduksi arus listrik untuk perbaikan jalan yang saban hari dilalui oleh kendaraan operasionalnya," terangnya.
Namun, alasan pihak perusahaan yang mengaku terdampak akibat pandemi COVID-19 meski tetap menghasilkan arus listrik, urung mewujudkan harapan warga.
Harapan masyarakat Desa Manalu Dolok yang disampaikan Pardomuan, sepanjang jalan rusak di dusunnya menjadi salah satu prioritas usulan dalam Musrenbang kecamatan untuk ditindaklanjuti pada Musrenbang tingkat kabupaten hingga terealisasi.
"Kami mengusulkan pembangunan jalan di Dusun Parratusan sepanjang tiga ribu meter dengan lebar tiga meter kepada Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang Pemkb Taput," sebutnya.
Selain itu, di tengah agenda Musrenbang yang dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Taput, Marihot Simanjuntak, bersama Camat Parmonangan Lammiduk Sinaga beserta sejumlah anggota DPRD Taput, dan unsur Muspika Parmonangan, serta dihadiri seluruh kepala desa se-Kecamatan Parmonangan, sejumlah program prioritas lainnya juga diungkapkan untuk segera mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten.
Terpisah, Adi Hutasoit dari Divisi Business Development PLTMH Parmonangan yang membawahi urusan CSR perusahaan atas nama PT Seluma dan PT BGE mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan CSR kepada warga sejak perusahaan beroperasi.
Dimana, mekanisme penyampaian CSR yang dikelola langsung oleh perusahaan disampaikan melalui tetua dan tokoh masyarakat setempat untuk dimanfaatkan demi kebutuhan masyarakat Desa Manalu Dolok, khususnya warga Dusun Parratusan.
"Sesuai janji kita Rp.10 juta per bulan, hampir Rp.120 juta per tahun. Awalnya, mereka kan minta arus listrik, tapi karena tidak memungkinkan, ya kita janjikan Rp.10 juta per bulan," jelasnya.
Pemberian dana CSR tersebut disampaikan melalui tetua masyarakat dalam beberapa bentuk, baik itu uang tunai, maupun bantuan lainnya semisal pembiayaan pencegahan penyebaran COVID-19, bantuan untuk rumah ibadah, serta lainnya, yang nilai akumulasinya berkisar Rp.120 juta per tahun.
"Apapun uang yang keluar dari perusahaan itu namanya CSR, sekalipun itu Rp.100 ribu, contohnya ada korban kebakaran, kita kasih," terangnya.
Menyoal harapan warga akan perbaikan akses jalan melalui dana CSR perusahaan, kata Adi, hal tersebut dinilai bukan menjadi tanggungjawab pihaknya.
"Sudah tiga tahun kita selesai konstruksi, gak mungkin mobil innova atau triton milik kita yang merusak jalan itu. PLTMH yang di Sihopong yang sedang konstruksi saat ini," tukasnya.(HR-RI_PARULIAN.S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar