Banda Aceh_Harian-RI.com
Kementerian Keuangan melalui instansi vertikalnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus berupaya menjaga perekonomian Aceh, agar meningkat dan pandemi Covid segera melandai.
Salah satunya dengan melakukan langkah strategis agar realisasi belanja APBN dapat segera dicairkan tepat waktu, sehingga dapat segera merangsang pertumbuhan perekonomian di Aceh.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Aceh, IENG kepada awak media, Jumat (8/4/2022).
Perekonomian Indonesia, khususnya Aceh diharapkan akan segera mengalami peningkatan karena Covid saat ini sudah relatif terkendali dengan baik, terlebih lagi sebagian besar masyarakat Aceh sudah menerima vaksinasi.
Sejumlah langkah strategis dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh dalam pelaksanaan anggaran belanja APBN 2022 sesuai arahan Menteri Keuangan.
Berapa langkahnya yaitu melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana Bansos dan Banper, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja / value for money, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.
Arahan Menteri Keuangan tersebut kemudian segera dijabarkan kembali dalam perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang fokus pada peningkatan kualitas belanja agar didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output sehingga mampu berkontribusi maksimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejateraan masyarakat.
Dengan dirilisnya formulasi IKPA terbaru yang saat ini diukur dari 3 aspek yaitu nilai kualitas perencanaan anggaran (20%), nilai kualitas pelaksanaan anggaran (55%), dan nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%).
Hal itu bertujuan untuk mendukung realisasi belanja berkualitas dengan penguatan value for money, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada satuan kerja Kementerian Lembaga khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.
Evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran di Aceh pada triwulan I 2022 yang baru saja berlalu, terlihat bahwa akselerasi pada beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial sudah menunjukkan peningkatan realisasi yang signifikan.(HR-RI_Wahyu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar