Oleh : Aldy Anzary Hutabarat
Mahasiswa Ilmu Politik
FISIP- Universitas Syiah Kuala
Subulussalam_Harian-RI.com-
Kota Subulussalam merupakan hasil dari pemekeran Kabupaten Aceh Singkil. Terbentuk berdasarkan UU No 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Subulussalam di Provinsi Aceh.
Subulussalam kaya akan alam SDA terletak di ujung barat selatan Aceh berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara
(Kab.Pak-Pak Barat). Subulussalam menjadi pintu perniagaan Aceh khususnya
bagian barat selatan.
Dari segi politik, Kota Subulussalam memperlihatkan aktivitas politik yang
musiman khususnya hanya ketika adanya konstestasi pemilu atau pilkada dan
kurangnya partipasi politik masyarakat misalnya seperti minimnya minat
mengikuti musrengbang desa serta kurangnya pendidikan poliltik terhadap rakyat.
dan dinasti politik yang mengakar, Dinasti politik bisa dilihat dari Kepemimpinan
Walikota dan Wakil Walikota H. Affan Alfian Bintang – Salmaza, dimana
walikota sendiri menempatkan 2 anaknya di DPRK, sebagai Ketua DPRK dan
Ketua Fraksi serta beberapa Jabatan kepala dinas yang ditempati keluarga dari
walikota.
Di Kota Subulussalam ada beberapa keluarga-keluarga kuat yang
bertarung dalam memeperebutkan kekuasaan politik, misal keluarga H.Sudirman
Munthe (H.Abadi) yang menempatkan 2 anak nya dan 1 menantunya menjadi
pimpinan DPRK dan anggota DPRK. Juga terdapatnya pemodal-pemodal di
perpolitikan Kota Subulussalam khususnya yang menjadi pemodal ialah para
pengusaha, pengusuha menjadi pemodal politik karena tentu demi kelancaran
bisnisnya, demi kemudahan akses terhadap pejabat, dan meraup keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan koneksi yang ada.
Hingga kini perekonomian subulussalam masih baik karena harga sawit tergolong
stabil dan efek nya peredaran uang yang normal, daya beli masyarakat yang stabil.
Lalu bagaimana ketika harga sawit anjlok? Ya tentunya daya beli masyarakat akan
rendah karena penghasilan rendah, perputaran ekonomi daerah akan melambat,
Sudah seharus nya Pemerintah memikirkan alternative selain sawit yang dapat.
Menopang kestabilan ekonomi di daerah. Sungguh sangat disayangkan Kota
Subulussalam hanya punya satu kekuatan tunggal sebagai penopang utama
ekomoni daerah yaitu buah sawit. Dengan perkembangan global yang dinamis dan
di jaman 4.0 ini, Pemerintah harusnya mendorong masyarakat khusunya kaum
millennial agar produktif dan inovatif agar dapat rakyat subulussalam dapat
bersaing dengan masyarakat luar.
Sebagai Kota Madya seharusnya yang ditampilkan itu bagaimana berkembang nya
home industry,pengengelolaan ekonomi yang lebih modern,pondasi ekomoni yang
tidak tunggal. Pengelolaan lingkungan yang baik, tata ruang kota yang baik dan
SDM yang unggul.
Subulussalam hingga saat ini belum mampu menjadikan daerah mandiri yang
terlepas dari kemiskinan, swasembada pangan/sembako. Malah Subulussalam
sangat bergantung dari Medan. Sudah saatnya Pemerintah Kota Subulussalam
mengatur rencana dan diringi aksi nyata bagaimana subulussalam menjadi daerah
yang mandiri yang tidak bergantung dengan daerah lain.
Misalnya dengan mengadakan pembinaan industri-industri jangka panjang yang dikelola langsung
oleh masyarakat yang dibina oleh lembaga tertentu, seperti industri elektronik,
industry daur ulang sampah, industri alat-alat rumah tangga. Dengan kegiatan seperti ini tentunya dapat meningkat nilai ekonomi masyarakat subulussalam.
Masyarakat subulussalam harusnya sudah dipersiapkan dari dini untuk bersaing
dengan luar daerah bahkan dengan masyarakat global secara sehat.
Kota Subulussalam menjadi target pasar dari pedagang Sumatera Utara dan daerah
lainnya, tapi rakyat Subulussalam sendiri dominan nya hanya berperan sebagai
pelaku konsumsi, sudah seharusnya rakyat Subulussalam menjadi Masyarakat yang
produktif ,inovatif dan kreatif dengan peran aktif serta nyata dari pemerintah kota.
Harapan kita kedepannya rakyat subulussalam dapat melihat aktivitas politik yang sehat dan santun, dimana tidak adanya lagi adu sentiment yang ada adu argument,
dimana tidak ada lagi menyerang secara pribadi yang ada menyerang secara visi
misi, serta ditanamkannya pendidikan politik dari dini terhadap rakyat Subulussalam agar dapat meninimalisir kegiatan politik yang kotor dan tidak
beretika.
Untuk perekonomian tentunya dengan wewenang pemirintah yang super
power kiranya dapat mempersiapkan program jangka panjang dalam hal meningkatkan perekonomian Daerah, agar dapat meningkatkan taraf hidup rakyat
Subulussalam dengan tujuan kemandirian dari segala sektor perekonomian yang
berazaskan ekonomi kerakyatan.(HR-RI.Fadly P.B)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar