Lampung_Harian-RI.com-
DPRD Lampung tidak permasalahkan Pj Bupati rangkap jabatan menjadi Kepala Dinas di provinsi Lampung.
Hal ini menjawab aspirasi dan desakan masyarakat yang ingin agar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mencopot jabatan tiga Penjabat (Pj) Bupati yang dilantik pada 22 Mei 2022 lalu dari jabatan mereka di Pemprov Lampung.
Ketiga Pj tersebut, Adi Erlansyah Pj Bupati Pringsewu, Sulpakar Pj Bupati Mesuji, Zaidirina Pj Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba).
“Sejauh yang saya tahu, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa PJ Bupati harus mundur dari jabatannya,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Selasa (31/05/2022).
“Oleh karenanya, saya kira PJ Bupati tak perlu mundur dari jabatannya yang diembannya sekarang,” kata dia.
Jika nanti dipandang bahwa rangkap jabatan berimplikasi negatif, tentu Gubernur Lampung akan melakukan evaluasi.
Apakah nantinya akan mempertahankan sebagai PJ Kepala Daerah dan melepaskan jabatan eselon 2 atau sebaliknya.
“Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di provinsi punya kewenangan untuk evaluasi kinerja para PJ Bupati,” kata dia.
“Gubernur juga berkepentingan terhadap baik atau buruknya kinerja mereka yang tertunjuk baik sebagai PJ Kepala Daerah maupun statusnya sebagai Kepala Perangkat Daerah,” ujar Yozi.
Salah satu syarat seseorang ditunjuk menjadi PJ Kepala Daerah adalah pernah menduduki jabatan struktural Eselon II dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B.
kemudian, selama tiga tahun terakhir memiliki kinerja yang baik.”Dengan yang bersangkutan masih menduduki jabatannya semula, kita menjadi tahu bahwa dia benar-benar telah memenuhi syarat penunjukkannya,” jelas dia.
Oleh karena itu, Yozi menjelaskan bahwa
yang perlu menjadi pemikiran adalah bukan mundur atau tidak ya mundur dari jabatannya semula.
Tetapi, sambung dia, bagaimana caranya agar para PJ Kepala Daerah tersebut dapat memperoleh legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.
Hal ini mengingat mereka adalah pimpinan atas dasar penunjukkan, bukan karena atas dasar keterpilihan.
“Jadi menurut hemat saya seperti itu. Bukan mundur atau tidak mundur dari jabatannya semula,” ucap dia.
“Tapi bagaimana caranya agar para PJ Kepala Daerah dapat memperoleh legitimasi dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya,” tegas Yozi. (HR-RI.wis 389 her).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar