Madina_Harian-RI.com
Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Jakarta tanggal 23 Mei 2022 yang lalu terkait kejadian semburan lumpur tanggal 24 April 2022, Komisi VII DPR RI lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke perusahaan tersebut.
Kunjungan kerja ke perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut pada Jum’at (10/6).
Tim Komisi VII dipimpin Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi VII, didampingi para anggota yaitu Nasril Bahar, Lamhot Sinaga, Hendrik Sitompul dan Yulian Gunhar.
Turut dalam kunjungan itu tim Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana, Direktur Panas Bumi, Harris, beserta para staff. Kemudian dari tim SKK Migas yakni Deputi Operasi Julius Wiratno, Desta Jumena, Kepala Divisi Penunjang Operasi beserta staff.
Maman mengungkapkan tujuan kunker tersebut untuk menggali fakta di lapangan, yang berguna untuk merumuskan solusi terbaik bagi pengembangan panas bumi di Indonesia yakni dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada kunjungan itu, Komisi VII juga tidak memungkiri bahwa kehadiran SMGP telah memberikan dampak yang positif dalam perekonomian masyarakat sekitar.
Maman menjelaskan, DPR RI akan mendorong upaya perbaikan aturan pengawasan teknis pada operasi panas bumi, salah satunya dengan melibatkan SKK Migas untuk melaksanakan “technical review” program pengeboran dan pengembangan sumber panas bumi.
"Komisi VII mendorong penyelesaian berkeadilan terhadap permasalahan sosial yang diakibatkan kecelakaan semburan lumpur liar di SMGP pada tanggal 24 April yang lalu," ujarnya.
Disampaikannya, Komisi VII dan Forkopimda Madina juga melihat adanya kebutuhan mendesak bagi SMGP terkait pembebasan lahan sekitar area sumur yang memiliki tingkat resiko operasi yang tinggi, untuk selanjutnya menggunakan lahan tersebut sebagai zona penyangga (buffer zone).
Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal EBTKE Dadan Kusdiana, Direktur Panas Bumi, Harris, tim SKK Migas dan Forkopimda Madina saat mendengarkan penjelasan dari Riza Pasikki, CTO COO SMGP. (ANTARA/Holik Mandailing)
Sementara itu, Riza Pasikki, CTO COO SMGP dalam paparannya dihadapan Komisi VI menyampaikan, bahwa SMGP berkomitmen dalam lakukan perbaikan berkelanjutan dan menyeluruh, meliputi sisi operasional demi kehandalan operasi, dan keselamatan kerja. SMGP juga bekerja sama dan musyawarah dengan Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan sosial.
Selain itu, KS Orka Renewables sebagai perusahaan induk SMGP telah menunjukkan komitmen tinggi dalam investasi di proyek strategis SMGP, dengan berkontribusi pada ekonomi daerah serta mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Riza menjelaskan, total realisasi investasi per April 2022 sebesar Rp. 14.26 trilyun. Selain PBB, PPN dan PPH, kontribusi proyek SMGP juga pada pembayaran PNBP meliputi bonus produksi, iuran produksi, iuran eksplorasi, pengamanan obyek vital nasional.
"“Hal ini juga disertai penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 54 persen dari Madina.” kata Riza.
Riza menyampaukan, selain meningkatkan kehandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera terutama di Madina, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian target Net Zero.
“Emisi gas CO2 yang dihasilkan sangat rendah yaitu 11.3 kg/MW-hr. Ini berarti, untuk menghasilkan 90 MW energi listrik dari PLTP yang beroperasi, emisi gas CO2 hanya sebesar 1017 kg/hr, angka yang jauh di bawah emisi gas CO2 dari pembangkit listrik dengan bahan bakar lain,” ungkap Riza.
Menanggapi paparan SMGP selama kunker, Maman mengutarakan pentingnya kelangsungan operasional SMGP di wilayah kerjanya di Madina. Hal ini diharapkan agar operasi panas bumi membuat iklim investasi energi baru dan terbarukan tetap positif, dan baik bagi semua pihak, aman bagi masyarakat dan lingkungan.(HR-RI_PARULIAN.S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar