Medan_Harian-RI.com
Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan birokrasi gerak cepat dapat diwujudkan dengan cara mendekatkan jarak antara pemerintah dan masyarakatnya.
"Dengan begitu masyarakat dapat merasakan hadirnya pemerintah, dan persoalan yang mereka hadapi bisa terselesaikan," terang Bobby di Medan, Sabtu.
Hal ini disampaikannya usai menjadi pemateri dialog publik bertemakan "Birokrasi Gercep dan Transparan Kunci Membangun Daerah" yang digagas organisasi Sumatera Utara Berkibar (Suar) Sumut.
Selain itu, lanjut Wali Kota Medan, birokrasi gerak cepat (gercep) hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara OPD terkait dan pemangku kepentingan di suatu daerah.
"Birokrasi gercep itu dimulai dari dalam, dari aparatur. Artinya, pemerintah harus memberi ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka," kata Bobby
Wali kota menuturkan keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan harus bisa dikedepankan, sebab kebijakan yang diambil berawal dari persoalan masyarakat di lapangan.
Menjawab pertanyaan terkait layanan kesehatan, Bobby menjelaskan bahwa Pemkot Medan berupaya memberikan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan lewat program cakupan kesehatan semesta (UHC).
"Kita ingin sebelum 2024, masyarakat dengan mudah mendapat layanan kesehatan hanya menggunakan KTP saja. Mudah-mudahan, masyarakat merasakan manfaatnya," terang Wali Kota Medan.
Fajar Siddik, majelis pendiri Suar Sumut mengatakan alasan dibentuknya organisasi ini karena melihat semangat kebersamaan oleh anak-anak muda yang menggelora bisa membawa suatu perubahan.
"Kalau anak muda bersatu dan berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baik, maka itu yang ingin kita wujudkan," ungkapnya.
"Jadi semangat dalam diri kaum muda haruslah digunakan untuk mewujudkan hal-hal baik, termasuk berkontribusi dalam kemajuan daerahnya," jelas Fajar.(HR-RI_RIN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar