Gayo Lues_harian-ri.com
Di cela-cela rapat sidang paripurna pertangung jawaban Anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK). Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues H. Said Sani menyampaikan pakta bahwa Kabupaten Gayo Lues terus menerus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan yang sangat mengejutkan lagi, WTP itu diraih kabupaten Gayo Lues selama Delapan tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga laporan keuangan tahun 2021. Dinilai sangat luar biasa.
Pernyataan tersebut di jelaskan oleh H. Said Sani dalam Rapat Paripurna di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues. Jum,at 29/07/22. tentang pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues tahun anggaran 2021 masa sidang ke-2 tahun 2022 di gedung DPRK setempat.
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2021 yang di sampaikan nya kepada DPRK telah diaudit oleh BPK-RI. Alhamdulilah, berkat kerjasama dan kerja keras antara eksekutif dan legeslatif yang baik di Kabupaten Gayo Lues, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, dengan demikian, Gayo Lues sudah delapan kali berturut-turut mendapat WTP dari BPK sejak tahun 2014,” Sampainya Wakil Bupati itu di hadapan ketua dan anggota DPRK.
Kemudian.Laporan keuangan pemerintah yang disampaikan ke DPRK sebutnya Wakil Bupati itu. sudah disusun sesuai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual, sebagai lampiran Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK atahun anggaran 2021 yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
“Dalam bulan Juli ini, setelah ada kesepakatan penetapan qanun pertanggungjawaban APBK, kami akan segera menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK tahun anggaran 2022, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022 untuk dapat kita bahas dan kita sepakati bersama, Pungkas nya.Tutupnya H. Said Sani (HR-RI Rauf Ariga)
“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2021 yang di sampaikan nya kepada DPRK telah diaudit oleh BPK-RI. Alhamdulilah, berkat kerjasama dan kerja keras antara eksekutif dan legeslatif yang baik di Kabupaten Gayo Lues, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, dengan demikian, Gayo Lues sudah delapan kali berturut-turut mendapat WTP dari BPK sejak tahun 2014,” Sampainya Wakil Bupati itu di hadapan ketua dan anggota DPRK.
Kemudian.Laporan keuangan pemerintah yang disampaikan ke DPRK sebutnya Wakil Bupati itu. sudah disusun sesuai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual, sebagai lampiran Rancangan Qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK atahun anggaran 2021 yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta lampiran laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
“Dalam bulan Juli ini, setelah ada kesepakatan penetapan qanun pertanggungjawaban APBK, kami akan segera menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK tahun anggaran 2022, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2022 untuk dapat kita bahas dan kita sepakati bersama, Pungkas nya.Tutupnya H. Said Sani (HR-RI Rauf Ariga)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar