Banda Aceh_Harian-RI.com
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengajak para pemangku kebijakan lintas sektor untuk bersama-sama terlibat pada upaya penurunan stunting yang kini sedang digencarkan oleh pemerintah.
Ajakan itu disampaikan Pj Gubernur Aceh dalam sambutannya, pada acara Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Aceh, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Kamis (22/9/2022).
“Aceh termasuk salah satu wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi di Indonesia.
Karena itu, gerakan penurunan stunting harus kita gencarkan secara masif dengan melibatkan lintas sektor dan lembaga,” ucap Achmad Marzuki.
Ia mengungkapkan, semangat kebersamaan dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting inilah yang menjadikan pertemuan tersebut sangat penting.
“Di forum ini, kita akan menyatukan persepsi dan mensinergikan program untuk bahu membahu menurunkan angka stunting.
Pertemuan ini juga merupakan momen awal bagi pemerintah dalam memberi pendampingan bagi penanganan kasus stunting pada sejumlah daerah di Aceh,” ungkap Pj Gubernur.
Achmad Marzuki mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang menjadi sasaran intervensi program ini untuk memberi dukungan penuh terhadap upaya pendampingan yang dilakukan.
“Tidak ada alasan apapun, jarak, akses itu bukan alasan, segala upaya dan sumber daya harus kita manfaatkan dan berdayakan agar angka stunting di Aceh turun.
Jajaran SKPA dan SKPK harus mampu menjalin kerja sama yang solid guna menyambut pendampingan ini.
Dengan kerja sama ini, kita optimis kasus stunting Aceh akan menurun secara signifikan dalam dua tahun ke depan,” imbuhnya.
“Terima kasih saya ucapkan kepada Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Aceh untuk memberikan pendampingan ini.
Semoga memberi hasil yang memuaskan, sehingga generasi muda Aceh tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, serta punya daya saing tinggi di tingkat nasional dan global,” demikian Pj Gubernur Aceh.
Rakor Pendampingan Terpadu Penanganan Kasus Stunting Aceh menghadirkan sejumlah narasumber nasional.
Di antaranya, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.
Rakor ini juga dihadiri Sekda Aceh, Bustami Hamzah, para wakil bupati, Kepala BKKBN Aceh, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Kepala SKPA terkait, Ketua IDI Aceh, serta Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh.
Seperti diketahui, stunting merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia sejak beberapa tahun belakangan.
Indonesia termasuk negara yang memiliki angka stunting cukup tinggi di dunia yaitu sekitar 24,4 persen.
Stunting menjadi ancaman, karena tidak semata-mata menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak, tapi juga berdampak pada perkembangan otak si kecil sehingga membuat kecerdasannya menurun dan cenderung mudah terserang penyakit.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah sudah menetapkan penanganan stunting sebagai salah satu program nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan itu, pemerintah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan melakukan pendampingan bagi daerah-daerah yang memiliki angka stunting cukup tinggi.
Dalam konteks Aceh, beberapa waktu lalu Pj Gubernur sudah menggagas Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) yang melibatkan lintas sektor untuk menyosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bumi Serambi Mekkah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar