Aceh Timur_Harian-RI.com
Ketua Umum Satgas percepatan pembangunan Aceh (Satgas PPA) Mustafa Abdullah SE menolak pengusuran warga secara paksa oleh PT KAI dan pihak Pengembang Tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan sosial,hal ini diungkapkan oleh Mustafa dihadapan awak media Rabu(14/9/22) di Aceh Timur.
Sebenarnya Permasalahan sengketa lahan milik PT KAI yang ditempati warga Gampong Tanjong minjei kecamatan madat kabupaten Aceh timur timbul setelah masuknya pihak pengembang yang ingin membangun ruko Diatas lahan PT KAI, yang semua kita tau bahwa dilahan tersebut sudah ditempati oleh warga selama 42 tahun lebih, tanpa sepengetahuan warga telah dikontrakkan kepihak pengembang, seharusnya pihak PT KAI menanyakan dulu kepada warga apakah warga bersedia untuk membayar sewa atau tidak sebelum mengontrakkan kepihak ketiga atau pengembang ujar Mustafa
Mustafa juga menambahkan bahwa warga sudah beberapa kali dimediasi oleh muspika kecamatan madat namun tidak ada titik temu,hal ini dikarenakan pihak pengembang ngotot dengan prinsipnya, dulu pihak pengembang mengatakan bahwa dibelakang lahan PT KAI akan dibangun pasar modern sehingga kios dan rumah warga yang ada di lahan PT KAI akan dibongkar dan akan dijadikan lahan parkir,demi pembangunan dan penataan kawasan, masyarakat sudah setuju untuk dibongkar, namun dengan catatan selesaikan dulu pembangunan pasar modern, kalau udah siap baru masyarakat akan pindah ke pasar tersebut, namun permintaan tersebut tidak diindahkan oleh PT KAI dan pihak pengembang, justru mereka ingin menggusur warga secepatnya tanpa memperhatikan sisi kemanusiaan, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami dari lembaga satgas percepatan pembangunan Aceh tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan ini dan kita juga berharap PJ Bupati Aceh timur dan DPRK untuk sama-sama membela kepentingan rakyat tutup Mustafa. (HR-RI.Bus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar