Tapanuli Selatan_Harian-RI.com-
Adapun Kegiatan di suatu Pusat atau Daerah terkait pembangunan infrastruktur Pembangunan juga Pengadaan lainnya, Yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ), Juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ). Tentu di Melalui ketentuan peraturan, juga tata cara tertib Administrasi, serta Mekanisme Pembangunan, juga Pengadaan lainnya. Yang mengacuh Kepada PerUndang undangan ( UU ) Negara, Serta Peraturan Persiden ( PERPRES ), juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Penataan Ruang ( PUPR ), Serta Kementerian Keuangan Negara ( KEMENKEU ),Kementerian Dalam Negeri ( KEMENDAGRI), Yang didukung dengan tambahan Peraturan Gubernur ( PERGUB ), Peraturan Daerah kabupaten ( PERBUB ), atau Peraturan Walikota ( PERWAL). Yang sudah di Sepakati Oleh Petinggi Pemerintah Dan dirumuskan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR- RI ), Sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ).
Dari hasil ketentuan peraturan dan per UU Negara tersebut, maka Pemerintah juga menyiapkan kesepakatan Pengawasan Dan penindakan Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang mana Turut berperan menyidik dan Lidik juga Croscek Temuan penyimpangan tersebut, dan Menindak sesuai ketentuan peraturan Negara Pihak Penegak Hukum Antara lain, Pihak POLRI, KEJAKSAAN serta KPK. Baik dipusat juga didaerah. Dan tak luput juga Pemerintah, memberi kesempatan untuk masyarakat luas, untuk berperan Serta guna mengawasi kegiatan pembangunan Pemerintah, yang bersumber Dana pemerintah. Yang tergolong atas nama E- KTP masyarakat langsung, Serta Wadah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), Media Publik ( WARTAWAN ), Organisasi Masyarakat ( ORMAS ), Dan juga ADVOKASI. Yang dilegalitaskan Pemerintah untuk bekerjasama, dengan Penegak Hukum, Dalam hasil informasi, yang dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap fakta- fakta, penyimpangan APBN, juga APBD, baik di tingkat pusat dan daerah.
Dengan Hadirnya hasil investigasi Team Lembaga DPW G KPK NASIONAL SUMUT di daerah Tapanuli Selatan ( Tapsel ), yang di ketuai Bapak M.ADNAN NASUTION. Memberi keterangan dan pernyataan Kepada wartawan HARIAN-RI.Com. di tempat temuan objek Pembangunan tersebut di Desa Aek Natas Kec. Angkola Selatan Kab. Tapsel, Prov. Sumut. Selasa 18/10/2022. Dalam pernyataannya mengatakan, adanya Papan Informasi yang kami temukan di Pembangunan Objek tersebut, PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI SABADONOK, DESA AEK NATAS, KECAMATAN ANGKOLA SELATAN. Yang Sumber Dananya Dari APBD Tapsel. Dengan Pagu Anggarannya, Rp 388.925.000.01( Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Satu Rupiah ). Dan Volumenya dengan tulisan Sesuai Kontrak. Dan masa pekerjaan pembangunan konstruksi bangunan tersebut, 180 ( Seratus Delapan Puluh Hari ), mulai pekerjaan, tertanggal 05 Juli 2022. Dan Pihak Rekanan Pemenang Tendernya sekaligus pelaksana Pembangunannya, CV. LANGKITANG KONTRAKTOR. Tuturnya. Lanjut Adnan lagi,
Dalam pembangunan Saluran Irigasi tersebut, Dugaan menurut hemat team kami, Terkesan bangunan asal jadi, Dimana banyak kejanggalan kejanggalan pembangunan tersebut. Salah satunya mulai pemasangan pondasi Dalam Dugaan terkesan di atas permukaan tanah ( Tanpa Pengerukan ). Dan Terkesan bangunan tersebut mengikuti bangunan warga Desa yang terdahulu. Yang sudah memaret manual dengan Theknis memakai cangkul dan membentuk parit, Dan team kami menduga, dari pantauan Team, inilah bangunan salah satunya modus modus, memperkaya diri Oknum oknum Pihak Rekanan, yang terkesan Tanpa Pengawasan Dari Pihak instansi pemerintah daerah, atau pengawas PUPRD Tapsel.kata Adnan Sambungnya lagi.
Apalagi bangunan Saluran Irigasi tersebut, mempunyai pintu Air untuk mengurangi dan mengalihkan Volume Air yang besar, namun menurut pantauan Team, Diduga tidak bertahan lama, Sebab pintu air Tersebut hanya terkesan menempel saja, dan pembangunan saluran irigasi tersebut untuk masuknya air ke pintu air Tersebut, tidak sesuai, dimana tempat pintu air lebih tinggi dari air, sementara kegunaan pembangunan saluran irigasi, peruntukannya untuk mensejahterakan pertanian masyarakat Desa Aek Natas, apalagi kegunaannya melancarkan air dimusim kemarau, namun fakta berkata lain. volume air dibawah pintu air diatas. Jadi team Menduga Kegiatan pembangunan saluran irigasi tersebut, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan Terkesan asal jadi. Katanya Adnan lagi.
Begitu juga dengan theknis pembangunannya, beberapa titik team kami menduga, banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Mekanisme Tata cara pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksinya. Dibidang pasangan batu di temukan, diduga memasang batu bulat, tanpa memecah batu bulat tersebut, untuk ketahanan pasangan Pondasi, dari geseran gravitasi bumi untuk ketahanan Salura irigasi tersebut, Yang Diduga fatal yang mengakibatkan keretakan pasangan Pondasi. Tuturnya.
Tambahnya lagi, dalam investigasi Team kami menduga campuran semen dengan pasir terkesan pihak rekanan memakai ilmu Sullap. Sebab dalam temuan team kami menduga, warna semen Pelicin ( Aci ), berbeda yang mengarah awal masuknya air ( pintu air ), dengan pasangan arah ke pertanian warga. Ironisnya lagi dugaan team kami Saluran Irigasi tersebut terkesan seperti Salura Irigasi yang sudah lama tidak berfungsi. Apakah bukan menghamburkan uang Negara namanya itu, atau modus untuk melakukan syarat Kolusi Korupsi Nepotisme ( KKN ) Dengan berkolaborasi dengan Rekanan, turur Adnan lagi.
Lanjutnya lagi, terlepas dari semua itu team kami juga mengkonfirmasi pihak warga disana, yang tidak mau disebutkan namanya namun marga Harahap, juga marga lubis, mengatakan, Sebenarnya itu bangunan Saluran Irigasi tersebut, Sangat bagus kegunaannya untuk kami masyarakat di musim kemarau sebab masyarakat disini rata rata hidupnya dari hasil pertanian, baik perkebunan, juga hasil tanaman muda. namun pembangunannya tersebut dari pandangan saya sebagai warga desa Aek Natas, kurang tepat mekanisme pembangunannya, seolah-olah tidak mendukung untuk surutnya air nantinya, Apalagi di musim kemarau nanti tuturnya, seperti yang disampaikan Ketua Dpw G Kpk Nasional Sumut Pak M. Adnan Nasution. Kepada Wartawan Harian-ri. Com.
Sambungnya lagi, Kita akan klarifikasi nantinya, Beberapa Temuan kita didaerah Tapsel yang menyangkut kegiatan Dinas PUPRD Tapsel. Setelah selesai pekerjaan ini dan selesai pemeliharaannya kita akan surati Kepada Pemimpin Kabupaten Daerah ( BUPATI ) Tapsel, Agar beliau juga selaku pemegang pimpinan daerah, mengetahui permasalahan pekerjaan infrastruktur daerah. Yang beliau tangani di masa jabatannya, dan turut bertanggung jawab,akan kinerja instansi Penyedia Anggarannya, termasuk Dinas PUPRD Tapsel. kita juga dari Pihak Lembaga DPW G KPK NASIONAL SUMUT, Akan menyurati Inspektur Inspektorad daerah Tapsel, untuk Bermohon bersedia memberi keterangan bentuk tulisan dan lampiran Audit keuangan, serta perhitungan, Pembangunan Daerah Tapsel yang sudah kita investigasi dengan team Lembaga DPW G KPK NASIONAL SUMUT sesuai dengan data lampiran kita nanti tuturnya, Dan tambanya lagi Dan kita nanti akan gelar perkara ke pihak Penegak Hukum, dengan jalur hukum, Sesuai dengan aturan hukum dengan mekanisme yang berlaku Tuturnya.
Dan Pihak Awak Media turut Serta mengkonfirmasi, Pihak instansi pemerintah Kepala Dinas PUPRD Tapsel. Melalui seluler pribadinya lewat jalur WhatsApp guna berita berimbang dan terkonfirmasi, Terkait pernyataan ketua Adnan Lembaga DPW G KPK NASIONAL SUMUT tersebut, namun Kadis PUPRD Tapsel, lebih memilih Bungkam, dan tidak memberi jawaban balasan dari konfirmasi Awak Media. Hingga berita ini diterbitkan. (HR-RI_JS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar