Aceh_Harian-RI.com
Organisasi masyarakat (ormas) Islam front pembela Islam (FPI) pernah menjadi organisasi yang dilarang oleh pemerintah pusat, sesuai surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.
Pada Minggu 16 Oktober 2022, ketua umum Habib Muhammad Al'atas dan penasehat DPP FPI Kiyai H Abuya Qurtubi Jailani resmi melantik kembali pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) FPI Aceh dan 13 dewan pimpinan wilayah (DPW) tingkat kabupaten se Aceh Di komplek Dayah darul Mujahidin Lhokseumawe. namun dengan nama FPI kepanjangan yang lain, nyakni front persaudaraan Islam disingkat FPI juga.
Ketua FPI Aceh periode 2022 - 2028 saat ini dijabat oleh Tgk Abdul Wahid Al asyi, sedangkan ketua demisioner Tgk Muslim at thahiri menjadi sebagai penasehat.
Antara lain yang dilantik adalah pengurus DPD FPI provinsi Aceh dan 13 DPW kabupaten kota, yaitu pengurus kabupaten Aceh Tamiang, kota Langsa, Aceh timur, Aceh Utara, kota Lhokseumawe, bener meriah, Aceh tengah, Bireun, Pidie, Pidie jaya, Aceh besar, kota Banda Aceh dan Aceh jaya.
Dalam pidato sambutan ketua umum dan penasehat DPP FPI menyampaikan hal yang senada, mereka berharap FPI kali ini harus bangkit kembali bersama ummat Islam untuk memperkuat persaudaraan. Ummat Islam mesti bersatu apalagi dalam menghadapi penguasa yang zhalim seperti saat ini. Kita FPI terus berjuang untuk memberi pelayanan sosial kepada masyarakat, membela agama, mengawal ulama dan membela hak hak rakyat.
Terus bergerak, FPI sampai terbentuk ketingkat ranting di setiap desa di aceh. Insyaallah bila FPI sudah ada di setiap desa di seluruh Indonesia maka tidak akan ada yang berani mengganggu Islam. Dan apa yang kita rencanakan akan mudah kita lakukan tutup orang DPP FPI.(Fadly P.B)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar