Subulussalam_Harian-RI-Com-
Proyek Preservasi jalan Nasional PPK 26,Kecamatan Penanggalan Subulussalam dengan Batas Sumut Desa Lae Balno Aceh Singkil tahun anggaran 2022 , Yang dikerjakan salah satu Perusahaan, perlu di Pertanyakan, sesuai dengan temuan di lapangan Pihak Ormas LASKAR ANTI KORUPSI INDONESIA (LAKI) DPC Kota Subulussalam, sebagai Pungsi Kontrol sosial, masih banyak badan jalan yang belum di perbaiki, dan badan jalan yang longsor, sementara saat ini sudah hampir di penghujung tahun 2022. Kamis (3/11/2022)
Ketua Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam mengharap kepada pihak konsultan pengawas dan Pihak Balai Pemeriharaan Jalan dan Jembatan wilayah Aceh untuk segera turun kelapangan, dan tolong jangan hanya menerima laporan di kantor saja, agar anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat yang bernilai Rp ,15.266.939.000,itu benar - benar di peruntukkan untuk perbaikan jalan sesuai dengan RAB Proyek tersebut, sehingga jalan lintas khusus nya Desa Lae Balno Aceh Singkil sampai Kecamatan Penanggalan itu terawat dan tidak lagi seperti tahun sebelum nya,
Ketua Ormas LAKI Rambe menambahkan, kepada pihak Konsultan Pengawas mohon untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi nya, dan juga mengenai kwalitas Aspal yang di gunakan para kontraktor untuk menambal sulam jalan lintas tersebut apakah sudah sesuai dengan Peralatan produksi campuran beraspal panas atau Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah seperangkat peralatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi bahan pelapisan permukaan jalan lentur yaitu campuran beraspal panas. standart
,Rambe, "Sudah ada kami temukan disuatu lokasi pembuatan Aspal secara manual dan digunakan oleh oknum Kontraktor sebagai material Tambal sulam bukan Berasal dari AMP
akan tetapi kami saat ini belum menyebutkan siapa Kontraktor yang menggunakan aspal tersebut"
Mulai dari Tugu BPD kota Subulussalam sampai kecamatan Penanggalan kota Subulussalam masih banyak kita temukan Badan jalan lintas yang belum terawat sehingga di kwatirkan akan mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Dan apabila terjadi kecelakaan kepada Masyarakat pengguna jalan , yang disalah kan itu biasa nya selalu masyarakat. Ujarnya
Sesuai dengan hasil konfirmasi Ketua Ormas LAKI DPC KOTA SUBULUSSALAM Ahmad Rambe kepada perwakilan PT .Putra Aceh Malaka, Adi. sebagai pelaksana di lapangan menyebutkan bahwa LSM TIIDAK ADA HAK MEMINTA DATA VOLUME Karena menurut mereka DOKUMEN Tsb, merupakan Dokumen Negara, dan Mengenai Badan jalan yang belum dikerjakan itu sudah Habis Volume dan kami tidak lagi bisa mengerjakan nya Pungkas nya kepada ormas LAK.
Untuk itu Ormas LAKI Meminta kepada pihak BALAI JALAN propinsi Aceh dan instansi terkait untuk dapat segera turun kelapangan sebelum habis masa kontrak nya tahun anggaran 2022. dan menghitung Volume pekerjaan ini, sesuai dengan Progres yang di kerjakan ,
Masih Kata Rambe, apabila memang menurut kajian Pihak Balai Jalan Nasional ,badan Jalan Lintas tersebut sudah layak untuk di aspal ulang mohon untuk segera di anggarkan, karena kalau tidak salah sesuai dengan informasi pengaspalan awal jalan lintas tersebut sudah berusia 13 tahun lebih dan sebenar nya sudah layak untuk diaspal baru secara keseluruhan dan bukan hanya dengan cara tambal sulam , tegas nya Rambe (HR-RI_M.Pohan/realease)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar