Banda Aceh_Harian-RI.com
Pemerintah Aceh, Rabu (30/11/2022) hari ini, mengumumkan tender/seleksi 655 paket kegiatan dengan nilai total lebih dari Rp 1 triliun.
Paket kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023.
Pengumuman tender proyek itu dilakukan menindaklanjuti perintah Penjabat (Pj) Gubernur Aceh sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 602/15148 tanggal 19 September 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh pada Kegiatan APBA Tahun 2023.
Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Selasa (29/11/2022), menyampaikan, paket kegiatan yang diumumkan tersebut antara lain berupa konstruksi sebanyak 394 paket dengan nilai Rp 901 miliar, pengadaan barang 83 paket senilai Rp 67 miliar, jasa konsultansi 149 paket senilai Rp 60 miliar, dan jasa lainnya sebanyak 29 paket dengan nilai Rp 38 miliar.
Menurut MTA, paket-paket pengadaan barang dan jasa di berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) itu tersebar di 23 kabupaten/kota se-Aceh.
Di mana, sebut MTA, pembangunan fisik/konstruksi terbanyak di Banda Aceh selaku ibu kota Provinsi Aceh yaitu 69 paket, Aceh Utara 68 paket, Aceh Besar 41 paket, serta Bireuen, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Abdya masing-masing sebanyak 20 lebih paket.
“Sedangkan pembangunan fisik di kabupaten/kota lain di bawah 20 paket,” ujar MTA.
Adapun paket pengadaan barang dan jasa pada masing-masing SKPA, lanjut MTA, meliputi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 268 paket, Dinas Pengairan 110 Paket, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 52 paket, Dinas Pendidikan 29 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan 27 paket, Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh 23 paket, Dinas Kesehatan 19 paket, Dinas Perhubungan 17 paket, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 17 paket, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16 paket, Dinas Peternakan 15 paket, Dinas Pemuda dan Olahraga 12 paket, serta Dinas Sosial 10 paket.
Kemudian, kata MTA, Rumah Sakit Jiwa tujuh paket, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan enam paket, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk enam paket, Badan Pengelolaan Keuangan empat paket, Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin tiga paket, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tiga paket, Biro Umum dua paket, Dinas Pertanahan dua paket, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat DPRA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pangan, Dinas Syariat Islam, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan Sekretariat Baitul Mal masing-masing satu paket.
Muhammad MTA menyampaikan, proses tender/seleksi akan dilakukan secara elektronik dan bertahap.
Persiapan dimulai tanggal 1 Desember 2022.
“Kepada seluruh calon penyedia barang/jasa dipersilakan mengikuti tender/seleksi secara elektronik (e-procurement) melalui SPSE pada laman https://lpse.acehprov.go.id/eproc4,” ajak MTA.
Ia berharap, pada akhir Januari 2023 sudah ada calon penyedia barang/jasa untuk dilaksanakan tanda tangan kontrak perdana sebagai pertanda dimulainya aktivitas di lapangan.
Sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan waktu yang cukup dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh.
Secara khusus, tambah MTA, Pj Gubernur Aceh mengharapkan dengan percepatan proses pemilihan penyedia barang/jasa ini adanya proaktif secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memantau pelaksanaan paket-paket kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal dan hasilnya berkualitas.
“Kegiatan pembangunan ini juga menjadi salah satu potensi serapan tenaga kerja dan bangkitnya aktivitas perekonomian di tengah masyarakat,” demikian Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar