Lubuk Pakam_Harian-RI.com
Pengendalian inflasi merupakan kebijakan pemerintah yang menurut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dianggap salah satu program terpenting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hal ini disampaikan Bupati Deli Serdang, H Ashari Tambunan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Peta Jalan (Roadmap) Tahun 2022 dan Rencana Aksi Tahun 2023 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (18/1/2023), pukul 09.30 WIB.
"Sejujurnya, pada masa Presiden Joko Widodo ini, ada perhatian sangat luar biasa yang meminta seluruh elemen, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Ini perhatian yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu percaya, Bapak Presiden itu percaya, kabinet itu percaya, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika inflasi pun tinggi," ungkap Bupati.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, sambung Bupati, penting juga untuk memastikan tingkat inflasi terjaga kestabilannya. Dan stabiliasi inflasi tersebut memang harus dilakukan semua pihak yang ikut berkegiatan di 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Ini menjadi dasar pentingnya pengendalian inflasi daerah dan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Saya berharap, semua kita menanggapinya secara serius. Mestinya, kita cukup cerdaslah untuk memahami, walaupun tidak dirasakan secara langsung, tapi dampak terhadap tak terkendalinya inflasi itu terjadi pada kehidupan masyarakat kita. Apalagi kepada masyarakat yang ekonominya rendah," terang Bupati.
Bupati menambahkan, nilai inflasi per Desember tahun 2022 secara nasional tercatat berada pada angka 5,51 persen year on year (yoy). Provinsi Sumatera Utara 6,12 persen dan Kabupaten Deli Serdang yang saat ini masih mengacu kepada Kota Medan, tercatat mengalami inflasi sebesar 6,1 persen yoy.
Di mana inflasi dipicu oleh adanya pola demand (permintaan) yang bersifat musiman karena adanya perayaan Natal dan Tahun Baru serta dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No.62K/12/MEM/2020 Tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Bila dibandingkan dengan target inflasi yang telah ditetapkan, baik secara nasional, provinsi juga kabupaten/kota, nilai inflasi yang ditargetkan adalah 3±1 persen yoy. Maka upaya pengendalian inflasi masih perlu ditingkatkan untuk menuju angka inflasi yang diharapkan.
"Inflasi yang pada kenyataannya, kita ketahui sekarang masih berada pada angka yang cukup tinggi. Saya berharap, sebagai bagian dari perekonomian nasional, maka kita harus sungguh-sungguh dan serius untuk mengupayakan agar target inflasi yang sudah ditetapkan secara nasional dan provinsi, kabupaten/kota bisa tercapai," tegas Bupati.
Upaya pengendalian inflasi di daerah sudah memiliki peta jalan (roadmap) yang merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.
"Roadmap sudah dibukakan. Yang perlu kita lakukan adalah berdasarkan pengalaman tahun 2022 adalah mengevaluasinya. Kemudian, menetapkan roadmap baru untuk tahun 2023. Dan tentu saja, roadmap dan langkah-langkah yang kita lakukan harus yang masuk akal. Sekecil apa pun langkah yang kita lakukan, saya percaya itu berguna bagi pengendalian ekonomi secara nasional," tandas Bupati.
Bupati kembali menjelaskan, Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Deli Serdang No.182 Tahun 2022 Tentang Peta Jalan Rencana Aksi Penyelenggaraan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Deliserdang Tahun 2022–2024, berisikan upaya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan strategis melalui 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif).
"Saya berharap kepada seluruh perangkat daerah agar bersama sama bekerja keras untuk dapat mengupayakan kestabilan nilai inflasi agar tetap pada target yang telah ditetapkan secara nasional yaitu 3±1 persen dengan melakukan berbagai terobosan melalui kebijakan dan inovasi program yang disesuaikan dengan prinsip 4K tersebut," harap Bupati.
Bupati juga berharap TPID Kabupaten Deli Serdang, para stakeholder dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus bekerjasama dan bersinergi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Deli Serdang, yang akhirnya akan memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang sebagaimana visi pembangunan Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakat yang religius dan rukun dalam kebhinekaan.
"Kabupaten Deli Serdang pernah tercatat sebagai kabupaten terbaik di Indonesia. Malah pernah menjadi peringkat pertama sebagai kabupaten yang dianggap paling berperan aktif dan berkinerja baik dalam pengendalian inflasi. Setelah menjadi yang terbaik, kita pernah menurun. Tapi tetap masuk dalam tiga besar. Pernah tiga tahun berturut-turut sebagai pengendali inflasi terbaik. Penghargaan bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Tapi paling tidak melalui penghargaan yang diperoleh, kita menjadi yakin sudah melakukan sesuatu dengan benar," ungkap Bupati.
Ikut serta dalam rapat tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir Hj Syarifah Alwiah MMA; Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Putra Jaya Manalu SE MM; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Dr Ir Remus Hasiholan Pardede MSi; Kepala Badan Keuangan, Aset dan Daerah (BKAD), Baginda Thomas Harahap SH; Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, Rahman Saleh Dongoran SP MSi; Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), TM Zaki Aufa SSos MAP; Kadis Ketahanan Pangan, Ir H Herry Lubis; Kadis Perikanan, Drs Iwan Januar Salewa; Kadis Perhubungan, Suryadi Aritonang SSos MSi; Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Janso Sipahutar ST MT; Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Heriansyah Siregar ST; Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Muhammad Salim SP MSi; Kadis Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Budporapar), H Khoirum Rijal ST MAP; Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KopUKM), Dra Hj Rabiatul Adawiyah Lubis MPd; Kadis Pendidikan, Yudy Hilmawan SE MM; Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Sri Ekayani SSos MBA; Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan), Dani Rezeki ST; dan lainnya.( Rahmadi Saputra )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar