Bandung_Harian-RI.com - Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) PT Geo Dipa Energi ( Persero) ( GDE ), mendapatkan sorotan dari beberapa organisasi yang berdomisili di wilayah daerah terdampak Pembangkit Listrik Panas Bumi ( PLTP ) Geodipa Patuha Unit1 dan Unit 2.
Keberadaan PLTP Geodipa Patuha dirasakan disebagian masyarakat tidak membawa manfaat, tetapi sebaliknya menimbulkan beberapa permasalahan baru.
Hal ini mendapatkan perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Makmur Patuha Jaya ( F-MPJ) dan Organisasi Persatuan Wartawan Pacira (PWP).
Dengan kesepakatan bersama satu tujuan membela kepentingan masyarakat di sekitar daerah desa terdampak, yaitu desa sugihmukti, kecamatan pasir jambu, desa penundaan , kecamatan Ciwidey ,dan desa almendah , kecamatan Rancabali.
Realisasi kepedulian itu dilakukan pada hari, Rabu, 22-02-2023, dengan melayangkan surat konfirmasi dan audensi kepada Direktur Utama PT Geo Dipa Energi di kantor Geodipa di parungserap, kecamatan Soreang, kabupaten Bandung.
Seperti yang disampaikan oleh Darmana sebagai wakil ketua Forum Makmur Patuha Jaya, mendapatkan mandat ketua, didampingi Bendahara, telah melayangkan surat konfirmasi tertulis dan audensi kepada Direktur Utama PT Geo Dipa Energi pada hari Rabu, ( 22/02), mengatakan baru saja F-MPJ memasukkan surat konfirmasi tertulis dan uadensi kepada Geodipa, berharap PT Geo Dipa Energi memberikan jawaban atas isi surat kami dan berharap pihak Geodipa mau ketemu langsung audensi dengan pengurus F- MPJ. ujar Darmana.
Sambungnya" ini surat konfirmasi yang ketiga kalinya. Ada 15 poin yang kami pertanyakan, salah satunya poinnya, mempertanyakan apakah pada pengembangan Patuha Unit2 PT Geo Dipa sudah memiliki Dokumen kajian Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL ) karena air saat bersih sulit saat ini sejak ada Pengeboran baru, dan Kontribusi apa yang diberikan PT Geo Dipa Energi pada PLTP Patuha Unit1 dan Unit2 pada peningkatan Nilai tambah ekonomi masyarakat sekitar, karena menurut saya tidak ada perkembangan sejak beroperasinya PLTP Patuha Unit1 di tambah Patuha Unit2 sekarang, serta anggaran CSR sebagai bukti tanggungjawab sosial. Apabila surat konfirmasi dan audensi yang ketiga ini tidak juga mendapat tanggapan maka kami akan melakukan somasi ke pihak PT Geo Dipa Energi ", pungkas Darmana wakil ketua F-MPJ yang mendapat mandat ketua.
Ketua Persatuan Wartawan Pacira ( PWP ) Lot Bahtiar .SG, akrab di sapa Bahtiar, didampingi wakil sekjen dan Bendahara 2, Rabu, ( 22/02), menjelaskan bahwa organisasi PWP sudah melakukan kerja sama dengan F-MPJ mengkritisi PT Geo Dipa Energi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar daerah desa terdampak.
Komitmen itu dibuktikan dengan bersama-bersama melayangkan surat konfirmasi dan audensi kepada Direktur Utama PT Geo Dipa Energi ( Persero ), ujar Bahtiar.
Menambahkan" ini surat konfirmasi pertama, kalau F-MPJ ini merupakan Surat konfirmasi dan audensi ketiga kalinya. Tadi pak Darmana bicara apabila surat ketiga ini tidak di gubris juga, maka mereka akan turun kejalan. Salah poin yang di soroti PWP, tentang dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) diduga terjadi akibat aktivitas proyek PLTP Patuha Unit2, dan Dokumen kajian Analisis Dampak Lingkungan ( AMDAL ), Serta anggaran CSR", pungkas Bahtiar ketua Persatuan Wartawan Pacira.
Surat konfirmasi dan audensi dari F-MPJ dan PWP diterima langsung oleh ketua securiti Geodipa dengan memberikan bukti tanda terima. Surat tembusan juga sudah di sampaikan langsung ke kantor DPRD Kabupaten Bandung ke bagian Umum, berikut surat tembusan kepada Bupati Bandung melalui Subbag Tata Usaha.
( CR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar