Memang masih kikirnya dan pelitnya penguasa itu, terhadap masyarakatnya, pelit dan kikir pun
Maklum. Masyarakat desa fokus cari makan saja, sesudah ada ramai ramai berbondong bondong ke kantor Desa, pasti heran
Apa ya di kantor???
Tapi cair BLT, cair Bantuan BBM, cair PKH, baru tahu rakyat, bahwa ada bantuan
Pdhal sudah 3 bulanan urusan itu ada, di masyarakat kelompoknya, kroninya, setidaknya kepling nya lewat telponnya, Nantulang antar dulu ktp, sama kk ke rumah ya?? Untuk apa itu, ada bantuan datang nantulang, ujarnya pd kroninya
Yg tdk kroninya, atau polos polos, atau warga yg tdk disukai bgitulah, nasib nya tinggal, tdk dapatan
Atau setidak pemerintah desa mmbuat pmberitshuan tertulis dan melengketkn pengumuman itu, semestinya,
Hal seperti ini lah publik menyebutkn pelit, dan kikir, serta disembunyikan,
Hal hal seperti ini juga sudah kbiasaan buruk dan cukup lama berkembang,
Pdhal publik atau informasi kbutuhan rskyat itu, tertulis, bukan lisan lisan, ungkap salah satu lembaga budaya batak Samosir (Labasari) baru baru ini, terkait menyikapi informasi medya yg sudah di konsumsi ke publik
Apa sebenarnya keterbukaan infornasi publik itu? Dan bagaimana tupoksi pemerintahan desa itu, diminta atas perintah undang undang, dan jika dikaitkan asyik ke kntor camat dan disana, atas panggilan inspektorad??
Rakyat selalu bingung, dan tdk pernah puas atas pencerahan yg seutuhnya, semestinya, tetap di sembunyikan, hanya semacam riak riak, lisan tdk tertib administrasi
Jika pemerintsh desa asyik loyal pd pihak kecamatan dan tdk loyal kepada rakyat, hati hati, jangan harap desa maju itu berkmbang, inti di desa adalah administrasi, dan keterbukaan informasi, tambahnya lg
Jelas tentang ASN, ada aturannya, jika ada unsur pidana dilakukan, atas pemeriksaan inspektorad
Permasalah publik, adakah inspektorad membuat pmberitshuan, kesalahan inter nalnya ke publik??
Dan selanjutnya, adakah inspektorad mmbuat laporan ke pihak berwajib, diketahui publik??
Jawab nya, tdk pernah dan jarang sama sekali
Jelas disana di uraikan dlm PP, nomor :12/2017 tentang psal 22,ayat 10,fungsi ibspektorad, jika ada ASN terdapat unsur pidana, wajib di laporkan ke pihak berwajib
Lihat disekitar mu,
Lalu. Tiba tiba, masyarakat tahu, oknum. Kades nya ditangkap, ujar rakyat
Artinya disaba, inspektorad hrus mmbuat informasi publik, sekalipun. Bukan atasan nya, hal ini perdebatan, pensfsiran, rakyat dgn penguasa,
Lucunya lagi, ada hibah antara rakyat person, memberikan kpada pemerintah, ternyata inspektorad sama sekali tahu menahu,
Dan ada lagi dari mana uang negara dirugikan tahu, karena rekanan melarikan diri, dan itupun bukan ada pemeriksaan barang dan jasa diperiksa inspektorad???
Sungguh banyak. Peran inspektirad yg di sembunyikan, digelapkn undang undang itu di publik
Pdhal sangat pnting, kbutuhan utama informasi itu kpada masyarakat
Semuanya itu bertujuan untuk mencegsh jalannya korupsi peran masyarakat juga di berikan hak dan wewenang sama dgn medya, dan LSM
Disana jelas dan terang dikatan dlm UUD 1945,dan KIP, nomor 14/2008,diperkuat dlm. PP, nomor 43/2018,peran masyarakat
Jika ada lg masyarakat merasa enggan berarti tdk sadar, bahwa pajsknya itu, dibiarkn di curangi oleh oknum
Bicara jujur publik masih banyak diselipkn disana unsur unsur pmbohongan, yg merugikan rskyat, ya kita akui, secara administrasi benar namun secara tehnis hukum. Tidak benar, perbedaan pandangan itu wajar, krn berbeda kpntingan dan bukan sependatan, namun demi demokrasi dan hukum, hukum. Harus ditegakkan
Akarnya infornasi itu ditutupi dgn kroni, dari bapak Asuh, atasannya
Di masyarakat sulit memahami itu, pdhal sudah sejak awsl itu ada, progam dan anggaran sudah ada, namun sudah satu tahun musrembang, siapa ingat lagi???
Hal hal seperti ini, lah kepura puraan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar