Jakarta_Harian-RI.com | Kepala Badan Pengusahaan Batam H Muhammad Rudi (HMR), memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak pengembangan Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Hal tersebut HMR sampaikan saat rapat terbatas pembahasan pengembangan Pulau Rempang, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Pertemuan itu merupakan rapat bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kepala BP Batam-Wali Kota Batam H Muhammad Rudi (HMR) dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
HMR yang juga Wali Kota Batam ini melanjutkan, pihaknya menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) bagi yang bersedia relokasi ke area yang telah ditetapkan.
Di kavling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45, kemudian juga fasilitas umum seperti tempat ibadah, lapangan olahraga, dermaga dan fasilitas lainnya.
Masyarakat setempat juga dipastikan akan tetap dapat melaut seperti biasa. "Seluruh biaya termasuk membangun rumah baru, akan ditanggung BP Batam," jelasnya.
𝗕𝗲𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗨 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟬𝟰
Kembali HMR sampaikan rencana pembangunan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2004 lalu, berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 66, Tahun 2004 kerja sama antara Otorita Batam (saat ini BP Batam), dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG).
"Sehingga saat ini saya hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi kebijakan pejabat Kota Batam terdahulu. Karena kalau tidak, akan dapat mengurangi kepercayaan investor luar negeri terhadap pemerintah," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyampaikan saat ini pengembangan Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004, kerja sama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia,” kata Airlangga.
Untuk itu, pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.
“Pemerintah sesuai arahan Presiden RI harapannya dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep ‘Green and Sustainable City’”.
Airlangga mengatakan, ia akan menyampaikan hasil rapat itu kepada Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.
“Kita sudah dengar dari seluruh kementerian dan lembaga di sini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur,” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.
Rapat tersebut menurutnya untuk bersama menyinkronisasikan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa terlaksana.
“Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden,” kata dia. pun kembali menegaskan rencana pengembangan Rempang Eco-City merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.
𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗽𝘂𝗻𝗴 𝗡𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗮𝘀𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗹𝗲𝗻𝗴𝗸𝗮𝗽
Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menemui langsung warga Kelurahan Sembulang dan Rempangcate, Kecamatan Galang di Kantor Camat Galang, Selasa (22/8/2023). Ia mengungkapkan sejumlah kebijakan agar masyarakat tidak dirugikan.
"Untuk lahan di bukit sudah dibatalkan, kami siapkan lahan di tepi pantai untuk mengakomodir masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan," ujarnya.
Bahkan, kampung yang baru nanti akan dijadikan kampung nelayan utama. Ia mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Pemerintah Pusat lokasi yang dipilih tak jauh dari lokasi saat ini dan tetap menghadap ke laut.
Di kampung ini, akan dibangun fasilitas lengkap sebagai Kampung Nelayan Utama dengan fasilitas pelabuhan tempat pendaratan ikan, pabrik es, lemari pendingin, hingga fasilitas lain termasuk SD hingga SMA.
"Membangun tentu perlu waktu. BP Batam sedang menyusun DED ulang karena tata letak dari kampung berubah ukuran dari 200 meter menjadi 500 meter per warga," ujar Muhammad Rudi yang juga sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Bahkan, selama relokasi, warga akan diurus mulai dari tempat tinggal sementara hingga bantuan layak seperti biaya sewa hingga biaya hidup.
"Diperkirakan rumah yang akan dibangun selama enam bulan, sehingga waktu tunggu tidak lama," ujarnya.
HMR yang juga Kepala Badan Pengusahaan Batam ini bahkan mengungkapkan dirinya tak ingin masyarakat dirugikan saat investasi masuk. Melainkan, bagaimana investasi masuk dan masyarakat bisa sejahtera.
"Lokasi yang kami siapkan nanti berjarak 8 kilometer dari jalan utama dan dibangun jalan selebar 8 meter dengan infrastruktur listrik hingga air bersih," katanya.
HMR bahkan mengajak masyarakat berdialog secara langsung dengan warga. Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Kota Batam, terdapat 2.600 Kepala Keluarga yang tersebar di 16 kampung di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.
"Saya sengaja datang untuk bertemu masyarakat. Kami bersama Forkopimda, terus memikirkan kalau kawasan ini dikembangkan warga mau dipindah ke mana. Sekarang kami berdialog untuk menyampaikan kebijakan apa saja untuk diberikan kepada masyarakat," katanya.
𝗣𝗲𝗿𝘄𝗮𝗸𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗔𝗸𝘂𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗕𝗮𝗶𝗸
Sementara itu, perwakilan masyarakat, Imo, mengaku program pemerintah sangat baik dan dari pemaparan pemerintah tidak ada kebijakan yang menyengsarakan masyarakat.
"Apa yang menjadi keinginan pemerintah, kami siap mendukung. Hanya ada satu permintaan kami agar dapat dipertimbangkan kampung tua dan kuburan," katanya.
Sementara itu, warga lainnya, Nurul Hidayah, ingin relokasi tidak keluar dari kawasan Rempang dan memberdayakan masyarakat tempatan di perusahaan yang berinvestasi di Rempang.
"Kami tidak pernah mempersulit investasi, kami warga Rempang ingin melihat kemajuan Rempang ke depan," ujarnya.
Dialog yang dibuka berjalan lancar dan semua keluhan dan keinginan masyarakat ditampung dan direspons langsung oleh Wali Kota Batam yang juga sebagai Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
"Saya akan berbuat semampu saya, hari ini saya hadir dan bapak ibu bisa berjumpa saya kapan saja. Saya bagian dari bapak ibu sekalian (masyarakat)," tutup HMR. (Nursalim Turatea).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar