MEDAN_Harian-RI.com
Puluhan Mahasiswa dari berbagai Organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara, Jalan SM Raja Medan, pada Kamis (01/02/2024). Ada pun tuntutan mereka di antaranya mendesak Polda Sumatera Utara dan Jajarannya mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Batu Bara.
Hadir dalam aksi yang berlangsung damai dan tertib itu, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sumut,(KAMMI) Sumut, Wira Putra, Ketua Umum BADKO HMI Sumut, Abdul Rahman, Ketua )PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Sumatera Utara, M Tarmizi, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara, Kamaluddin Nazuli Siregar dan Ceperianus Gea, Komda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumut NAD
Dalam orasinya yang mendapat pengawalan puluhan Personel Kepolisian, Ketua KAMMI Sumut, Wira Putra menyebutkan, berdasarkan investigasi, pihaknya menemukan dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi pada proses seleksi perekrutan (PPPK) di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, yang jelas telah merusak mental Bangsa dan Negara.
Daerah tersebut yang di duga tidak menjalankan perekrutan (PPPK) dengan jujur dan adil. "Praktik Korupsi, nepotisme yang di duga di jalankan dalam proses rekrutmen yang menyangkut masa depan dan hajar hidup orang banyak," katanya.
Senada, Abdul Rahman Ketua BADKO HMI Sumut, Muhammad Tarmizi, Ketua PKC PMII Sumut, Kamaluddin Nazuli Siregar, Ketua HIMMAH Sumut, Ceperianus Gea Konda PMKRI Sumut, Wira Putra Ketua Kammi Sumut yang secara dalam orasi secara bergantian menyesalkan perekrutan yang di lakukan Panitia seleksi yang tidak berkompeten, dan berintegritas. Akibatnya, banyak calon (PPPK) yang tidak lulus, dan untuk di nyatakan lulus, perlu ada ’uang pelicin’.
Peristiwa ini, menurut mereka merupakan sebuah kemunduran dalam 10 Tahun terakhir, dan para Koruptor di Daerah memanfaatkan momentum itu untuk meraup keuntungan. Perekrutan dan pungki ini di lakukan masa masa menjelang pesta demokrasi kami mensinyalir jangan-jangan dana-dana ini juga di salah gunakan hntuk perhelatan pesta demokrasi yang sedang berlangsung.
Karenanya, mereka meminta Kapolda Sumut untuk memanggil dan memeriksa penangung jawaban rekrutmen yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten dan Batubara.
Mereka juga selain meminta pengusutan tuntas dugaan kecurangan tersebut, juga agar Polda Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang di usut bukan sekedar yang viral di media sosial. Juga meminta Polda Sumatera Utara secara khusus memeriksa Kabupaten Kota lainnya yang ada di Sumatera Utara yang juga patut yang di duga terjadi pungutan liar hanya saja belum terekspos
Aksi yang berjalan tertib ini tidak mendapat respon dari Kapolda Sumut, sehingga para Mahasiswa sangat kecewa. Setelah cukup lama berorasi, peserta aksi hanya di pertemukan dengan para Perwira. Namun tidak membuahkan hasil, karena Mahasiswa tetap ingin bertemu Kapolda Sumut atau Wakapolda Sumut.
Mereka berjanji akan mengambil sikap, terkait aksi lanjutan yang akan mereka lakukan. Usai menyampaikan pernyataan sikap, peserta aksi meninggalkan Mapolda Sumatera Utara dengan tertib.(***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar