Meulaboh_Harian-RI.com
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menggelar rekonsiliasi data Sistem informasi keluarga dan Verifikasi dan validasi (SIGA-VERVAL) stunting tingkat provinsi tahun 2024. Acara berlangsung di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Aceh, di Banda Aceh, Rabu (6/3/2024).
Ketua Kelompok Kerja Pelaporan, Statistik Dan TIK /Penyelenggara acara, Bayu Prawira, S.Kom yang diwakili oleh Romi Fahdi, S.Kom melaporkan, kegiatan ini merupakan momen yang sangat berharga karena memiliki banyak manfaat. Terutama pemahaman dan peningkatan informasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan basis data SIGA dan VERVAL dari data hasil VERVAL KRS tahun 2023.
“Dengan adanya data KRS di dalam aplikasi SIGA, maka dapat membantu meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, yaitu melalui pendekatan berbasis KRS sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif, menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai risiko melahirkan anak stunting,” ujar Romi.
Harapannya pengelolaan SIGA dapat lebih baik lagi di tahun 2024 ini serta dapat menyebarluaskan data dan informasi untuk selanjutnya dilakukan intervensi yang tepat guna sesuai kebutuhan pemangku kebijakan dalam mencapai rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, M.Kes yang diwakili oleh Sesban, Ihya, SE, MM dalam sambutannya mengatakan, BKKBN menerapkan aplikasi SIGA sebagai peta kinerja, intervensi program dan pengukuran kinerja. Mengingat aplikasi ini menghimpun seluruh data program Bangga Kencana berbasis data kelompok, data keluarga dan data individu by name by addres.
"Artinya menjadi basis data operasional bagi petugas dilapangan dan pemanfaatan basis data SIGA bagi mitra kerja/lintas sektor dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting di Aceh," ujarnya lagi.
Ihya, berharap para peserta dapat memahami dengan baik tatacara pengelolaan dan pemanfaatan kualitas basis data SIGA VERVAL secara menyeluruh pada tahun 2024 ini dan berjalan sesuai aturan sehingga menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bisa sebagai dasar perencanaan , pengambilan keputusan dan kebijakan demi percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan program Bangga Kencana serta program pembangunan lainnya
"Saya yakin dengan kegiatan ini dan kerja sama yang baik, akan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan penurunan stunting yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian target program Bangga Kencana di Aceh," ucap Ihya.
Kegiatan ini di lakukan guna mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014.
UU tersebut menjelaskan tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga yang menyatakan bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan pemutakhiran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar