JAWA BARAT_Harian-RI.com -
Ramainya bakal calon Kepala Daerah mulai dari Bupati, wali kota dan Gubernur SE Indonesia membuat para pendana secara diam dian memberikan modal untuk menunjang keberhasilan para bakal Calon Kepala Daerah.
H.Yayat Wowor SH.MH Praktisi Hukum menilai para pendana ini mengincar dan memanfaatkan dan akhirnya menjurus ke perbuatan melawan Hukum ( Penipuan ) yang akan dikenakan
Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023) mengatur tentang penipuan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang, dapat dihukum dengan pidana penjara.
Sudah Banyak pengaduan terkait pendana bodong tersebut. Awalnya mereka membuat jaringan dimana jaringan tersebut menyebar dan menawarkan sejumlah uang untuk operasional Balon Pilkada kepada Tim Sukses .
Akhirnya Tim Sukses Tersebut Berkomunikasi dengan Bakal Calon Tersebut .dan terjadilah komunikasi antara Sipendana dengan Bakal Calon tersebut.
Setelah berkomunikas secara inteni antara Bakal Calon dan Sipendana mereka mengadakan pertemuan sampai beberapakal, i disana lah pendana Bodong tersebut mulai melancarkan aksinya meminta uang ratusan juta rupiah kepada bakal calon dengan dalih untuk pengurusan uang pinjaman , karena uang yang akan di cairkan oleh pengusaha bodong tersebut mulai dari Rp.50 Milyar sampai Rp.200 Milyar.
Setelah uang yang diminta oleh si pendana bodong kepada Bakal Calon di terima, Sipendana ini meminta waktu beberapa hari untuk pengurusan uang tersebut.
Setelah di tunggu beberapa hari akhirnya tidak bisa di hubungi lagi.
Untuk itu saya saran kan kepada Bakal Calon Kepala Daerah untuk Berhati hati jangan sampai menjadi Korban Penipuan dengan berkedok uang Pinjaman dari Pendana Bodong.
[HR-RI.01/ril]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar