KOTA JANTHO_Harian-RI.com
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh yang dihadiri berbagai unsur, maupun seluruh Pj Bupati/Wali Kota dan Sekda Se Provinsi Aceh, Kamis,(30 Mei 2024)
Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto S.STP MM yang diwakili Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi MSi memberi apresiasi dan menyambut baik Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Kamis (30/5/2024).
Rapat Koordinasi hari kedua itu, Edi Suyanto, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), turut di hadiri para Pj Bupati dan Pj Walikota se-Aceh, Sekda se-Aceh, unsur DPRA, Kakanwil BPN Provinsi Aceh Dr Mazwar SH MHum, Inspektur se-Aceh, Kepala Bappeda se-Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah se-Aceh, dan pejabat terkait lainnya.
Dalam sambutan Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Sekda Aceh, Azwardi AP MSi mengharapkan seluruh peserta dapat mengikuti secara baik Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh tersebut. "Kegiatan ini, tentu saja sangat bermanfaat, sehingga korupsi menjadi musuh bersama yang harus kita berantas.
Pj Sekda Aceh Azwardi Meyakinkan, dengan adanya komitmen bersama, praktik korupsi dapat dibasmi, sehingga kemakmuran rakyat akan lebih cepat terwujud dan terbangunnya Aceh yang lebih bermartabat.
Sementara itu, Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi memberikan apresiasi dan dukungan positif terkait terselenggaranya Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Aceh tersebut. Melalui Rakor tersebut, banyak manfaat dan informasi terkini yang dapat diperoleh dari para narasumber, baik dari pihak KPK RI, BPK Perwakilan Aceh, BPKP, Ombudsman, maupun Kakanwil BPN Aceh, ucap Drs. Sulaimi MSi Sekda Aceh Besar.
Edi Suyanto mengungkapkan dalam rapat koordinasi tersebut, terkait pentingnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang berdampak pada peningkatan integritas daerah. Untuk itu, Edi mengajak semua pejabat di kabupaten/kota se-Aceh untuk secara bersama-sama mendukung berbagai upaya pencegahan korupsi.
Pada tahun 2023, di Aceh terdapat 75 orang penyuluh antikorupsi. "Kami juga mengajak semua kita dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi," ujarnya.
Dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Supriyadi SE.Ak MM menyampaikan materi tentang Sinergisitas Antarlembaga dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi.
Dijelaskan, sasaran reformasi birokrasi antara lain meliputi birokrasi yang bersih dan akuntabel. "Korupsi menghancurkan tatanan negara dan Korupsi bisa dicegah dengan sinergitas seluruh stakeholder terkait," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar