Lampung_Harian-RI.com
Besok, Aliansi Komando Aksi Rakyat (Akar) Lampung bakal menggelar aksi di Tugu Adipura Bandarlampung, terkait dugaan pengemplangan pajak PT. Sugar Group Company (SGC) dan meminta Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih memberikan atensi khusus terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).
Ketua Presedium DPP Akar Lampung Indra Musta'in menjelaskan, jika AKAR Lampung telah melaporkan secara resmi terkait persoalan PT. SGC dan Mantan Gubernur Lampung itu di Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 18 dan 19 Juli 2024 lalu.
"Oleh itu Gerakan Aksi Demonstrasi DPP Akar Lampung ini akan kembali dilaksanakan pada Rabu (31/07) besok di Bundaran Tugu Adipura, guna mengawal laporan DPP Akar Lampung," kata Indra kepada media. Selasa (30/07)
Indra mengungkapkan, jika dalam aksi damai yang akan dilakukan di Tugu Adipura itu, pihaknya meminta Wapres terpilih Gibran dapat memberikan atensi kepada APH terkait dugaan pengemplangan pajak PT. SGC di Lampung.
"Kami akan membawa spanduk dan baliho yang bergambarkan saudara Gibran dengan harapan Lampung sebagai komunitas pemuda dan mahasiswa yang tergabung. Dengan harapan saudara Gibran bisa membantu penyaluran suara aspirasi akar Lampung kepada negara, agar kiranya negara dapat memberikan atensi khusus kepada kejaksaan agung dan KPK RI untuk segera mengungkap dugaan KKN yang telah dilakukan oleh mantan Gubernur Lampung dan PT SGC serta mengungkap dugaan pengemplangan pajak yang telah dilakukan oleh PT. SGC", Jelasnya.
Indra mengatakan, Wakil Presiden Terpilih itu dapat menjadikan atensi khusus kepada kementerian ATR BPN Republik Indonesia agar secepatnya melakukan pengukuran ulang terhadap HGU atas PT. SGC dan anak perusahaannya yang diduga kuat telah melaksanakan pengelolaan lahan perkebunan tebu PT. SGC melebihi HGU yang ditetapkan.
"Selain itu akar Lampung menduga adanya lahan perkebunan yang menyerobot tanah warga serta lahan konservasi masuk dalam ranah HGU dan juga pelanggaran syarat yang dilakukan oleh anak perusahaan PT SGC dalam hal ini PT Sweet Indo Lampung yang telah melanggar ketentuan kontrak perpanjangan HGU 2017 yang lalu dengan salah satu syarat yang telah mereka langgar salah satunya adalah adanya proses pembakaran perkebunan tebu yang diduga dilakukan oleh PT SIL sejak 2018," tambahnya
Ia menambahkan, pada kesempatan aksi kali ini tujuannya adalah kembali menyuarakan tuntutan aksi, 1. APH segera turun menuntaskan persoalan tindakan pidana dugaan korupsi kolusi nepotisme Terkait pernah terbitnya Pergub Nomor 33 yang melibatkan mantan Gubernur Lampung dengan PT.SGC, menuntaskan Dugaan pengemplangan Pajak, Segera Ukur Ulang luasan Lahan HGU PT. SGC, segera Cabut HGU PT. Sweet Indo Lampung.
"Maka harapan kami melalui saudara Gibran untuk menyampaikan atensi khusus ini agar kiranya Kementerian ATR BPN yang dipimpin oleh Bapak AHY segera mencabut HGH PT Sweet Indo Lampung secepat mungkin," ucapnya.
Selain itu, sambung dia, Dugaan pengemplangan pajak ini terindikasi hingga triliunan rupiah, oleh karena itu ia meminta ke jagung maupun KPK RI segera melakukan proses penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan, pengauditan, investigasi kepada pihak PT SGC.
"Sudah layak PT SGC yang berada di Lampung ini di usut oleh APH, sebagai lembaga hukum untuk menegakan keadilan di Negeri ini," katanya
Sementara, Koordinator Lapangan Rian Bima Sakti menerangkan, aksi Akar Lampung kali ini meminta APH berjalan dengan tegak lurus, "Persoalan PT. SGC ini mesti dibuka secara gamblang dan segera di periksa demi tegaknya keadilan untuk rakyat," urainya
Lebih lanjut, kata dia, ia juga meminta support dan dukungan kepada Putra mahkota dan sekaligus sebagai wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, agar dapat membantu persoalan besar di Provinsi Lampung, dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok muda mewakili suara pemuda.
"Sebagai Wakil Presiden Termuda Saudara Gibran merupakan sosok Panutan anak anak muda, kami berharap paduka Gibran dapat segera turun menyelesaikan sengketa lahan dan pengemplangan pajak yang sangat merugikan negara," tutupnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar