Bandung Barat_Harian-RI.com -
Gabungan para ketua ormas dan ketua
organisasi wartawan IWO-l ikatan wartawan online Indonesia,mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kamis,(18/07/2024)
Merasa prihatin dengan Kondisi PPDB Di Tahun ini
Para ketua organisasi mendatangi komisi empat untuk tujuan mendorong agar bisa membantu memperjuangkan nasib anak-anak yang ditolak oleh pihak sekolah kanena tidak masuk dalam kriteria sistem sekolah.
namun sangat disayangkan semua ruangan kosong,menurut staf DPRD,para dewan lagi ada kunjungan Keluar kota.
Ketua (IWO-I) ikatan wartawan online Indonesia, " Wahyu mengatakan,
Ini pelayanan fublik bagaimana ruangan kosong kaya kuburan,kalau memang ada kegiatan seharusnya ada yang mengcover jangan dibiarkan kosong sepertini ini,mereka digajih oleh uang Rakyat sudah menjadi kewajiban melayani masyarakat menampung aspirasi saran dan pendapat.
Kalo seperti ini,ruangan kosong tidak pernah ngantor kan kasian masyarakat bagaimana KBB bisa maju kalau dewan nya saja Selalu tidak ada diantor,pungkasnya"
Menyikapi hal tersebut Ketua Persatuan Wartawan (Forwan). Kabupaten Bandung Barat Edy Hunter Mengatakan Kami para organisasi Dan mewakili sekaligus para orang tua siswa Ingin menyampaikan Aspirasi kepada wakil rakyat (dewan)dan mencari solusi jalan keluarnya dengan ke prihatin nan kondisi saat ini bahwa masa masa PPDB tidak terlepas dengan Permasalahan Klasik yang kerap muncul di lapangan.
“Baik itu jenjang Pendidikan SD, SMP maupun SMA/SMK, karena banyak orangtua siswa ingin anaknya masuk di sekolah Negeri,” ujar Edy Hunter kamis 18/07/24
Apalagi bila kita melihat Tingkat kelulusan Anak Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP) dan Sekolah Dasar ( SD) di kabupaten Bandung Barat yang rata rata setiap kelulusan mencapai 25.000 lebih siswa.
Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama mungkin bisa terakomodir dengan banyaknya Sekolah Swasta yang siap bersaing dengan Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Bandung Barat
Akan tetapi menurut Ketua Forwan, lain dengan jejang Pendidikan Sekolah Menengah Atas ( SMA/SMK) kita lihat keberadaan Sekolah Negeri tingkat Menengah Atas di kabupaten Bandung Barat yang bisa dihitung dengan Jari, sangat tidak mungkin bila lulusan SMP dapat terakomodir, Ungkap Edy Hunter
“Jangan Dipegang Oleh Pihak Provinsi dengan Kemampuan Terbatas,” imbuhnya
Menurut Edy Hunter, kalau pihak Provinsi tidak bisa menambah keberadaan Sekolah Negeri tingkat SMA / SMK di kabupaten Bandung Barat harus Rela mengembalikan kewenangan ke pihak Pemerintah Kabupaten / Kota, Kalau Tidak Mampu lebih baik berikan saja dari pada setiap tahun memunculkan Permasalah Baru.
“Sebaiknya Penerapan sistem Zonasi dikaji ulang, sesuaikan dengan keadaan dilapangan jangan dipaksakan yang jadi korban Masyarakat," ucap A Fauzi.
“Kami para organisasi Bandung Barat akan melakukan pantauan dan pengawasan dilapangan terhadap pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 sekarang ini, dan bila kembali terjadi Permasalahan Baru kami Layangkan surat untuk melakukan Audensi dengan pihak Disdik Provinsi Jawa Barat, Ombudsman, dan Kementrian Pendidikan dalam menyikapinya,”pungkasnya
[Cecep R]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar