Di diduga kuat oknum Kades, tidak lanjutkan progam Pemerintah Pusat, dan Daerah !!! Dana Desa?? Pembangunan, mana??

Pemkab (Inspektorad,??)

Honor Kades, RT, RW???

Oknum ketua BPD-Oknum Kades???

""Hanya org bodoh, makanan empuk org pintar, ""

Biarpun rakyat bodoh, awam, tp mampu ungkap kebenaran!!!

""Bagaimana mensejahterakan masyarakat, jika tdk cerdas??? ""

(lalu apa peran : Dinas perkebunan, koperasi, pertanian???? Pajak??)

Mau kah kita ber bicara jujur??

Mau kah kita, tdk ber masalah??

Itu pokok pertanyaan besar selaku hubungan hukum dgn warga, warga itu bodoh, lemah, miskin tanpa kekuasaan, tp sebaliknya ber dasarkan UUD 1945 itu lah Kekuasaan dan kedsulatan di tangan rakyat!!

Negara yg ber kewajiban, sebagai perpanjangan dibuat lah Pemerintahan Desa, dgn perangkatnya

Pasalnya sederhana tp bisa melebar, apalg BPD, dan Lembaga adat, pisah dgn Rakyat, berangkar dari masalah tanah ulayat yg di bagi, diberiksn kpda irg lain, sedang anak, kponakan, dan cucu, hilang akan haknya kponakan dan cucu, sumbet pantauan di lapangan, yg dirahasiakn biodatanya

Jujur kah para pemangku jbatan Ninik mamak, Kades, dan BPD???

Sebenarnya Keterbukasm informasi publk, itu dasar warga, kran pintu di buka oleh pemerintah, Negara, yg dilaksanakan oleh penyelenggara nagara

Terkait pembangunan Desa, perikanan, perkebunan dan pertsnahan, yg di kelola rakyat, banyak pemilik kebun sawit, rstusan hectar yg asal usulnya dari kehutanan, di mana pajaknya?? Adakah pihak pemerintah desa, krn hak guna usaha, di kritisi? Atau ada main mata, dgn pihak org lain,

Warga tdk setuju skan 100/30 itu, apa akan isi isi srt perjanjian, yg mengalihkan kpda org lain, yg dapat mendatangkan kerugian para pihak, kponakan, cucu, tandas oknum warga pd awak medya 12/9/24

Pernah kah Oknum kades HA membaca, UU pengentasan kemiskinan thn 2019 ,dimana 5 rhn ini kmajuan, atau kemunduran, potensi cukul banyak?? Pakai otak jernih lah, jangan hanya mempelajari bidang agama??

Pemerintahan itu terdiri dari agama dan adat, kemajemukan beda tp satu, NKRI Harga mati

Ujar warga untuk menyakinkn oknum medya ditengah tengah pertemuan warga yg mmbahas, tidak setuju konsep Ninik mamak atas surat perjanjian,

Ini menurut unsur hukum, sangat bertentangan dgn hukum yg ada, imbuhnya dgn rasa kesalnya

Jlan pikiran oknum oknum dgn jlan pikiran hukum, pyblik, warga tutupnya

Pembangunan jalan di tempat, tdk ada kemunduran, tdk ada pula kemajuan, malah merosotnya moralitas, beralih lupa akan rakyat,

Menyoal hak ulayat panjang ceritra hukumnya, cukup pnjang, nanti lah, tambah mantan LSM yg enggan disebutkn biodatanya,

Inti dari sumber flm keluhan, keberatan warga, keterbukaan pembangun di desa, bantuan pusat, daerah

Dan srt perjanjian yg dibuat Ninik mamak, tdk setuju, 400/30 dan uang Rp1 jutaw lonjong, jika tdk bisa dikerjakan dlm waktu 3 bulan, juga Bumdes Rp 38 "juta

Berapa perawatan, pmbibitan, pemancangan, penyemprotan, itu msih dlm misterius, hal ini publik, akan mengejar, knpa warga dilarang mmbuat, mmberikan informasi kpda pers, medya

Pdhal HA Pasaribi juga oknum medya setempat,

Knapa Ber kelahi kita??

Tambah warga meniru ungkapan, seolah Ninik mamak tdk mau, tdk bisa di angkat ke medya,

Pdhal ini masalah publik, kpntingan publik, bkn kpntingan HA Pasaribu

Rakyat yg berbicara, akan hak haknya!!!

Warga akan layangkn, surati kepada pihak pihak ( terkait, inspektorad, ombusmen, kasi PMD, dan Kepolisian)

Ini menyangkut publik, dugaan kuat pmbangunan bantuan pusatw, daerah, blum ada di nikmati warga setempat, Dana Desa,

Pelayan publik dan kebijakan nya, tdk pro rakyat, mungkin oknum kades kita ini boleh dusebut Mala admintrasi, untuk memanifulasi waktu dan keadaan

Pesan pyblik:

Berbohong itu adalah penghianatan dlm kesadaran diri sendiri,

Ganti lah aku cara ber pikir, jd lah kata kata ini,

Mengapa ini, terjd pd saya???