Di duga kuat oknum Kades HA, Kebal UU Dahulu pro Rakyat, sekarang kontra Rakyat Dana pembangunan Pusat Daerah Di kemana kan?? Di Baleho tidak terpampang!

 

Kampar_Harian-RI.com

Publik :Harus Mengejar!!

(( Jatuh bukan kegagahan,  kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat  kamu jatuh)) 

"" Manusia terlahir dln kondisi tdk tahu blm bodoh,  mereka dibuat menjadi bodoh, oleh sistim pendidikan ""

Memang saat saat ini, oknum Penguasa tingkat Pemerintah Desa, apalg saat penambahan waktu masa jbatan, 

Wartawan sulit menemui nya  bhkn ponselnya ada dua, bhkan tiga, zaman sekarang makin tinggi ke egoisan penguasa, bukti pertanda, sudah rusaknya moral, tanpa iman dan Tagwa, sulit menemui, 

Apalg disebut sebut medya, anggapan lain negatif bkn positif 

Awak medya ingin tahu, cari tahu, dlm beberapa hari ini (4/9/24 -- 8/9/24)

Ada berita informasi yg tdk sedap dikalangan masyarakat, ujar salah satu warga yg enggan di sebut biodata nya, krn wartawan itu di anggap musuh, ketika wartawan setempat, menyatakan (bertanya)  kpd  warga 

Terkait kewajiban kewajiban, termasuk surat tanah, dan dana pusat, atau daerah (Dana Desa)  baleho pun tdk ada  ,tandasnya warga, 

Dan warga mengakui pertanyaan itu, 

Kewajiban itu wajib diberitahukan pd publik (Dana Desa)

Masih pwrnyataan warga, sebenarnya bkn rumit, masalah tanah, jika mau mmbuat solusi, tergantung penguasa cara ber pikir nya, dan  Tim medya bkn mencari cari masalah, ada hak, tugas dan fungsi nya, terkait Keterbukaan infirmasi publik, terkait Dana desa, dan tanah, ujar warga, masa oknum wartawan di bentak oknum Kades, selaku warganya secara person, ini publik yg berbicara, tambah warga yg enggan disebut biodatanya

Nmpak dlm gambar

Terlampir a1.2.3.4 sambil menunjukkan semacama surat perjanjian thn 1973 

Publik, medya hrus dua mata 

Ada oknum LSM mencoba menghubungi oknum wartawan untuk menjmbatani senin 8/9/24 dipertemukan, bp Pasaribu salah paham soal tanah itu, nanti sepakat pihak Ninik mamak, bathin, jd rusak PASARIBU, ujar bp Akhirudin lewat ponsel 6/9/24 

Jelas nya dasar publik, medya :UUD 1945.UU pers, dan UU KIP

Serta peran masyarakat PP43/2020.

UU Desa nomor 6/2014

UU pemerintahan Daerah nomor23/2014

Dan pebgelolaan dana desa Pwrmendagri 20/2018

Jd bkn personal oknum HAP,  ini Tim dari Medya, tambah nya pd oknum kades

Hingga berita ini terkirim 7/9/24 

Kedua pihak dan warga masih bersikukuh, blum ada jlan solusi

Kata akhir, pesan publik :

((jangan sampai uang mengubah sikap dan gaya bicara mu, krn uang tdk mampu mmbeli Attitude seseorg))

Penuturan Dimas (40 thn)  Pery siswanto pnduduk Lbk Agung 

Menyebutkn 7/9'24 penerangan lustrik, jlan rusak, BLT tdk ada lg program tambah nya di depan Tim Medya 

Mari kita ikuti prkmbangan selanjutnya