Bireuen_Harian-RI.com
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, memberikan dukungan penuh terhadap usulan Ketua SAPA Fauzan Adami dan Ketua APDESI Aceh Muksalmina agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.
“Kami sepakat bahwa pangkalan gas elpiji 3 kg harus dialihkan ke BUMG di setiap desa. Sudah terlalu lama persoalan ini menjadi keluhan utama masyarakat. Harga yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan kelangkaan stok di lapangan menunjukkan adanya permainan kotor dalam distribusi gas subsidi ini,” kata Bahrul Fazal. Kamis 10 Oktober 2024.
Bahrul menilai, selama ini banyak pangkalan yang tidak jujur dan terkesan "jahat" dalam menjalankan fungsinya. Gas subsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat hanya dijual setengahnya, sementara sisanya dilempar ke kios dengan harga tinggi. Akibatnya, ketika masyarakat membeli gas di kios, harga yang mereka dapatkan sangat tidak wajar, bahkan bisa mencapai Rp 35 ribu atau lebih.
Lebih lanjut, ia menambahkan, apabila situasi ini dibiarkan, maka permainan harga dan kelangkaan stok akan terus merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dengan mengalihkan distribusi gas elpiji 3 kg ke BUMG dianggap tepat dan mampu meminimalisir penyelewengan yang terjadi di tingkat pangkalan.
“Kita patut menduga bahwa selama ini ada oknum-oknum pangkalan yang dengan sengaja menahan stok untuk menciptakan kelangkaan, agar harga bisa dimainkan. Kalau memang ini yang terjadi, maka langkah terbaik adalah menyerahkan pengelolaan distribusi gas ke BUMG. Selain lebih transparan, BUMG juga akan lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat karena mereka adalah bagian dari desa itu sendiri,” papar Bahrul dengan tegas.
Ketua Apdesi Bireuen ini berharap pihak pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti usulan ini demi menghindari konflik berkepanjangan di masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi.
“Kita tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas atau harus membeli dengan harga yang tidak masuk akal. Ini harus menjadi perhatian serius,” pungkas nya.
Sebelumnya, seruan ini datang dari Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar Pj Gubernur Aceh untuk segera membuat kebijakan konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki satu pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Dengan demikian, penyaluran gas elpiji dapat dipantau dan dijamin tepat sasaran.
Sementara Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara mengaku sangat mendukung usulan SAPA agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
Katanya, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
“Saatnya Aceh punya sistem distribusi gas yang lebih adil dan transparan, serta menyejahterakan masyarakat desa. Semoga ini menjadi awal dari perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya di Aceh,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar