Jambi_Harian-RI.com
Dalam Forum Silaturahmi Wilayah (Silatwil) BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Sumatra, Ketua dan Wakil Ketua DEMA IAI Abuya Salek Sarolangun menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengalihan dana infrastruktur jalan di area Bukit Bulan senilai kurang lebih Rp31 miliar. Mereka juga menyoroti proyek-proyek mangkrak di sektor pertanian serta dampak buruk tambang ilegal yang telah merusak lebih dari 42.326 hektar lahan di Sarolangun. Selain itu, Ketua DEMA IAI Abuya Salek juga mempertanyakan regulasi pertambangan batu bara yang hingga kini masih menjadi sumber keresahan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua DEMA IAI Abuya Salek menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.
“Kami mempertanyakan dasar pengalihan dana sebesar Rp31 miliar ini. Apakah ada kajian yang matang? Apakah keputusan ini sudah melalui musyawarah dengan masyarakat setempat? Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan kepentingan rakyat,” ujar Wakil Ketua DEMA IAI Abuya Salek M. Aropik atau yang akrab di sapa kuyuang di hadapan para peserta forum.
Senada dengan itu, Ketua DEMA IAI Abuya Salek (M. Fajrian Askandar) menimpali bahwa pengkajian yang dilakukan oleh DEMA IAI Abuya Salek menemukan beberapa proyek yang mangkrak, terutama di sektor pertanian. "Kami menemukan indikasi bahwa proyek-proyek ini tidak memiliki perencanaan yang matang. Banyak anggaran yang telah dikucurkan, tetapi realisasi di lapangan sangat minim. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek-proyek ini hingga saat ini kami akan terus mengkaji program kerja pemerintah sarolangun di setiap sektor dinas” tegas Ketua DEMA M. Fajriyan Askandar atau yang akrab di sapa SAM.
Lebih lanjut, Ketua DEMA (M.Fajriyan Askandar) turut menyinggung persoalan tambang batu bara di Sarolangun yang hingga kini masih menjadi sumber keresahan masyarakat. Ia mempertanyakan regulasi yang mengatur aktivitas tambang tersebut, mengingat dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan sangat besar.
"Kami ingin tahu sejauh mana pemerintah daerah dan pusat mengatur serta mengawasi pertambangan batu bara di Sarolangun. Mengapa hingga saat ini masih banyak laporan dari masyarakat tentang dampak buruk tambang, seperti pencemaran lingkungan, jalanan yang rusak akibat angkutan tambang, serta konflik sosial yang terjadi? Jika regulasi sudah ada, mengapa implementasinya masih lemah?" ungkap Ketua DEMA IAI Abuya Salek dengan nada tegas.
Wakil Ketua DEMA (M. Aropik) menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada masyarakat. “Jika aktivitas pertambangan terus berjalan tanpa kontrol yang baik, maka yang dirugikan bukan hanya masyarakat saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Kami meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas terkait regulasi pertambangan ini,” ujarnya.
Selain itu, dalam forum tersebut juga dibahas dampak tambang emas ilegal yang telah diteliti oleh Polres Sarolangun hingga tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas tambang ilegal ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, dengan 42.326 hektar lahan yang terdampak. Sam Fajriyan selaku ketua DEMA menegaskan perlunya tindakan tegas dan solusi konkret dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum jangan sampai sarolangun emas menjadi sarolangun cemas.
“Kami mahasiswa tidak ingin hanya menjadi saksi bisu dari kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Kami mendorong aparat dan pemerintah untuk segera menindak tambang ilegal yang telah merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan lingkungan di Sarolangun,” ujarnya.
Forum Silatwil BEM PTNU se-Sumatra
menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan isu-isu strategis di daerah masing-masing. Di akhir kesempatan, DEMA IAI Abuya Salek Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Penulis : Edi & Tim PTNU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar