Banyumas_Harian-RI.com
Kapolres Banyumas Jawa Tengah hurus tau dibalik bos - bos solar ini ada beberapa dugaan beberapa oknum wartawan membeking bos - bos mafia BBM kembali menggebrak dengan cara mengangsu di SPBU wilayah sekitar Kabupaten Banyumas pada pukul 15.00 wib terus memantau titik - titik para mafia solar. Saptu (08/03/25)
Penggunaan ilegal bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi sorotan utama di balik maraknya mafia solar yang beroperasi dan gudang yang berada di jalan Sunan kalijaga di Kabupaten Banyumas tepatnya
Beberapa pimpinan redaksi dan sebagai kepala bidang perencanaan SDM Iwo Indonesia Edi Uban yang turun dilapangan langsung mengatakan ,"ini sungguh sangat terlalu besar kebebasan mafia - mafia solar dengan armada heli menguasai beberapa SPBU dan Polres Banyumas pun seakan tutup mata dan tutup telinga ada apa dibalik polres banyumas ," tegasnya
Dugaan terhadap pelaku usaha mafia BBM bukan hanya orang luar akan tetapi juga dilakukan petugas SPBU. Pengangsuan baik mobil truck yang disebut hely modifikasi dalam pengisian bermuatan BBM yang dilakukan tanpa hambatan, seperti kebal hukum .
Sempat juga Edi uban pimred menanyakan siapa korlapnya kepada supir - supir Hely berinisial MD dan SI mengatakan ," ini korlap bernama YANTO dan Ibnu dan di TLP gak aktif pak ," jelasnya
Tak hanya itu saja pimpinan redaksi dari cahayanusantara.com mengatakan ," banyaknya oknum - oknum yang bermain ini semua olah pikir oknum bos - bos solar untuk membenturkan sesama wartawan inilah sangat memperihatinkan mas, yang akan kami sikapi dalam permasalahan ini dan beberapa pimpinan redaksi agar mengetahui memilah untuk merekrut anggota nya ," tegasnya
Praktek ilegal ini memberi kesempatan bagi para mafia untuk menimbun dan mendistribusikan BBM subsidi jenis solar. Dalam menjalankan pengangsuan BBM subsidi jenis solar mereka para pengangsu berulang- ulang mengisi juga memutar berkali-kali ke lokasi SPBU 44.531.36
Kasus mafia solar ini harusnya ditindak tegas supaya masyarakat yang benar-benar membutuhkan jenis BBM solar subsidi bisa tepat sasaran bukan di gunakan meraup untung mafia semata.
Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai Pasal 55, setiap orang yang mengangkut atau mendistribusikan bahan bakar tanpa izin dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Jika terbukti ada unsur korupsi atau kolusi dalam aksi ini, para pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penulis : Team Pimred
Tidak ada komentar:
Posting Komentar